PEMIMPIN tidak bisa ujug-ujug datang, lantas dipilih. Tidak bisa pula diduplikat ataupun dipesan – bimsalam bim jadi pemimpin.abracadabra! menjadi pemimpin".

Namun dalam kesimpulan sejarah modern Indonesia, pemimpin dapat dikenali asalnya – dari rakyat. Ini yang diberitahukan pemimpin besar Republik Indonesia, Bung Karno: “Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, hlm 69).

Amanat Bung Karno itu sangat relevan untuk diimplementasikan (memilih) pemimpin-pemimpin masa kini. Terlebih akhir-akhir ini tensi politik menghangat sehubungan dengan konstelasi dinamika tahun politik, maka memilih pemimpin tidak boleh serampangan.

Bersama ini harus juga dipahami bahwa tahun politik menuju Pemilu 2024, jualan “demi” rakyat dan atas nama rakyat begitu membahana agar dipilih menjadi pemimpin.

Jadinya dinamika politik dari sini demikian meningkat tensinya, terasa lebih panas, karena masing-masing mengklaim pihaknya yang pantas menjadi pemimpin karena berasal dari rakyat dan berada di atas rakyat.

Gairah politik ini karuan saja tak kunjung susut. Dalam skala tensi memanas demikian, boleh jadi, bisa diartikan sebagai bagian dari berdemokrasi.

Tentu saja demokrasi yang kita anut tidak mengumbar sebebas-bebasnya perbedaan pendapat dan pemikiran, tidak pula semau-maunya mengklaim menjadi pemimpin.

Walau tidak bisa dinafikan begitu saja bahwa demokrasi yang dianut bangsa ini berpeluang memanaskan tensi politik. Namun sepanas-panasnya politik, dalam kepribadian demokrasi Indonesia, tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu pula yang dikobarkan Bung Karno dalam Pancasila sebagai dasar negara bahwa “Demokrasi kita harus kita jalankan adalah Demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia (hal.105),” menjadi aktual untuk diimplentasikan.

Dalam kepribadian demokrasi Indonesia bahwa pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada di atas rakyat, menandakan pula bahwa pemimpin yang hendak dipilih bukan datang dari sebuah kemasyuran.

Oleh karenanya dalam pidato HUT Proklamasi RI Tahun 1963, Bung Karno mengingatkan bahwa: kita pemimpin-pemimpin Indonesia, tidak boleh berhenti, tidak boleh duduk diam tersenyum simpul di atas damparnya kemasyhuran dan damparnya jasa-jasa di masa lampau. Kita tidak boleh "teren op oud roem", tidak boleh hidup dari kemasyhuran yang lewat, oleh karena jika kita "teren op oud roem" kita nanti akan menjadi satu Bangsa yang "ngglenggem" satu bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa yang berkarat.

Itu juga yang dalam bahasa gamblang disampaikan oleh pemimpin besar Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang menegaskan bahwa: "Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya."

Dan Mandela, sebagaimana Bung Karno, memperjuangkan kebebasan rakyatnya dari penindasan.

Memelihara kepercayaan dan etika

Filsuf dari Yunani, Aristoteles (384 SM - 322 SM), berkata bahwa "Seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu mau dipimpin."

Maka seorang pemimpin yang baik tahu bahwa ia bukan sekadar memimpin orang lain, melainkan terlebih dahulu memimpin dirinya.

Dengan cara ini ia membangun pengaruh dan kewibawaan dari bahan-bahan yang paling dasar, yakni: keperayaan.

Baik kepercayaan penuh terhadap diri sendiri maupun keperayaan yang telah diberikan orang lain untuk dipimpin, yang membuat ia adalah penggugah demi mewujudkan harapan.

Kesinambungan inilah yang juga dibangun oleh etika. Dengan demikian selain menjaga kepercayaan, juga mesti mengetahui etika.

Maka setiap pemimpin, terutama kepemimpinan pemerintahan, sangat diperlukan pengetahuan dasar etika dalam kehidupan, agar membuat hidup lebih nyaman, aman, dan menyenangkan, demi kelancaran dalam tugas serta pergaulan maupun keharmonisan dalam hidup.

Kemudian etika ini mencakup etika politik, terimplementasikan pada tuturan yang dapat mencerminkan perhatian terhadap orang lain, yaitu perasaan orang lain, kepentingan orang lain, dan peduli terhadap orang lain.

Mengimplemnetasikan etika politik ini pula yang membuat seorang pemimpin senantiasa sopan terhadap siapa saja – tegas, dan berpenampilan menarik. Serta bijak, menghormati dan menghargai pendapat yang berbeda dari orang lain.

Lantas punya senyum ramah, tidak sombong, dan menghargai karya orang lain. Serta berperilaku bersahabat dan dapat menyenangkan orang lain.

Semua itu yang dipadatkan dalam pengertian bahasa filsuf dan sofis Abu Hamid Al Ghazali (1058-1111) dari Persia, bahwa pemimpin mempunyai sifat utama, “ialah beradab dan mulia hati."

Dari sinilah pula yang melangsungkan penampilan pemimpin begitu prima dan beretika, tampak bijak dalam penguasaan diri yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan, kepribadian prima (behavior), cerdas, dan berwawasan kebangsaan.

Dengan demikian peran etika dan asas ilmu pemerintahan, serta spiritual, sangat penting bagi kepemimpinan pemerintahan. Oleh karena kepemimpinan dan spiritual sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan alam sehari-hari sejak revolusi industri, namun masyarakat juga tetap membutuhkan "honest scientist" dan "independent science" yang secara absolut dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi.

Lantas demokrasi dan era baru kepemimpinan nasional, menuntut upaya reformasi kepemimpinan, strategi pengembangannya meningkatkan kredibilitas, kemandirian serta kemampuan sosial dan ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja dari penghidupan yang layak, dan membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Demokrasi dan etika politik pemimpin

Menjelang hingga pasca-Pemilu 2024, bisa saja menimbulkan perselisihan sehingga perlu antisipasi sedini mungkin.

Dalam Pilkada dan Pilpres, hubungan elite dan akar rumput (grass root) masyarakat bawah sangat dekat dan bahkan berhubungan langsung sehingga sensitivitasnya sangat tinggi.

Masalah yang timbul selama pemilu akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Hal ini selain dipicu persaingan politik yang tajam, juga secara empirik menunjukan bahwa aspirasi masyarakat sangat beragam dan tidak mustahil adanya pro dan kontra sehingga sangat mungkin terjadinya benturan di dalam masyarakat.

Adanya elite yang frustasi setelah gagal dapat memungkinkan terjadi konflik yang tidak diharapkan.

Dipicu lagi dengan kualitas dan kesadaran berpolitik yang kurang dari masyarakat pendukung, sehingga bisa timbul fanatisme sempit, dan perilaku emosional yang tak terkendali dan bisa menimbulkan anarkitis.

Bagi bangsa dan negara Indonesia dalam kehidupan yang penuh dengan turbulensi, dibutuhkan pemimpin yang memiliki: the spirit of service, menitikberatkan kepada kewajiban dan tanggungjawab, memahami keinginan masyarakat di daerah yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah, serta selalu menjaga integritas nasional atas dasar konstitusi, asas dan moralitas, etika dan selalu terbuka dalam pengambilan putusan sehubungan dengan kepentingan masyarakat luas, menuju Indonesia bangkit.

Lebih jauh, bagi seorang pemimpin bermodalkan kecerdasan, pengendalian emosional, sampai spiritual, maupun uang tidaklah cukup. Diperlukan pula modal sosial.

Modal sosial ini, antara lain, kepercayaan rakyat pada pemimpinnya dan kejujuran pemimpin pada rakyatnya.

Harapan dan kriteria terhadap pemimpin demikianlah yang seharusnya muncul dalam jejeran kandidat tokoh di dalam ajang Pemilu 2024.

(Prof. DR. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MSI, adalah mantan Dirjen Sospol Depdagri RI, Rektor IPDN, Gubernur Lemhannas RI, dan saat ini Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.)