INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geopolitik yang strategis di kawasan Asia Tenggara. Namun, keamanan negara ini semakin diuji oleh ancaman terorisme yang tidak dapat diabaikan.

Dalam konteks geopolitik, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi prioritas utama bagi Indonesia agar stabilitas politik, ekonomi, dan sosial tetap terjaga.

Geopolitik Indonesia juga mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnik, integrasi nasional menjadi tantangan tersendiri.

Terlebih lagi, lokasi strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional membuatnya rentan terhadap pengaruh eksternal dan masalah keamanan regional.

Posisi strategis Indonesia sebagai jembatan maritim antara Samudera Indonesia, Selat Natuna Utara, dan Samudera Pasifik, memberikan dampak signifikan pada dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara.

Negara ini menjadi pusat perhatian dalam hubungan ekonomi dan keamanan regional, dan peran strategisnya dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia.

Konteks geopolitik Indonesia ini mencerminkan hubungan dengan negara-negara tetangga dan aktornya dalam panggung global.

Maka diplomasi yang cerdas dan koordinasI efektif diperlukan, untuk menjaga kepentingan nasional sambil tetap berkontribusi pada stabilitas regional.

Terorisme jadi ancaman Geopolitik

Dengan mendalami geopolitik Indonesia semacam itu, maka ancaman terorisme merupakan tantangan serius dalam konteks geopolitik. Hal ini memberikan dampak signifikan pada stabilitas negara dan kawasan.

Indonesia, dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, menghadapi kompleksitas yang tinggi dalam menanggapi ancaman ini.

Serangkaian serangan teroris seperti yang terjadi di Bali pada 2002, dan di Jakarta pada 2016, menyadarkan bahwa kelompok ekstremis masih aktif.

Dalam konteks geopolitik, terorisme tidak hanya menjadi ancaman internal, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan di tingkat regional dan global. Jaringan teroris seringkali melibatkan elemen lintas batas, memperumit upaya pencegahan dan penanggulangan.

Tambahan lagi dalam konteks pemilu, ancaman terorisme menjadi faktor yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan.

Pemilu seringkali menjadi momentum krusial, justru dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menciptakan ketegangan sosial dan merongrong sistem demokrasi.

Oleh karena itu, menjaga keamanan selama proses pemilu menjadi prioritas utama, agar proses demokratisasi dapat berlangsung dengan damai dan transparan.

Pemilu yang aman dan bebas dari ancaman terorisme memerlukan kerjasama erat antara aparat keamanan, lembaga pemilihan, dan masyarakat.

Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada pelaksanaan proses pemungutan suara, tetapi juga pada upaya pencegahan potensi ancaman terorisme sejak tahap perencanaan hingga pascapemilu.

Penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan strategi adaptif, responsif, dan inklusif dalam mengatasi tantangan terkait terorisme.

Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, Indonesia dapat melindungi kestabilan geopolitiknya, memastikan kelancaran proses pemilu, dan menjaga keamanan nasional secara keseluruhan.

Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi landasan kuat untuk mencapai tujuan ini. Dan, memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang kokoh dan aman di tengah kompleksitas dinamika geopolitik dan tuntutan demokrasi.

Pencegahan dan penanggulangan terorisme

Selain itu upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme harus mencakup pemanfaatan teknologi canggih. Sistem keamanan yang terintegrasi, termasuk pemantauan efektif dan analisis data, dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mendeteksi pola terorisme dan meresponsnya secara proaktif.

Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi radikalisasi online, yang semakin menjadi tren di era digital.

Bersamaan dengan ini harus ada penguatan sumber daya manusia, terutama dalam bidang keamanan, intelijen, dan penegakan hukum, menjadi esensial.

Pelatihan yang intensif dan pemberdayaan aparat keamanan, akan memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman terorisme.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat membantu dalam mendesain strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap taktik teroris yang berkembang.

Peran masyarakat juga krusial. Kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme, partisipasi dalam program deradikalisasi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan dapat menjadi lapisan pertahanan tambahan dalam melawan terorisme.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk menciptakan strategi yang holistik dan efektif.

Dalam menghadapi ancaman terorisme, Indonesia harus menggabungkan elemen-elemen ini dalam strategi keamanan nasionalnya.

Dengan kerja sama internasional yang kuat, pemanfaatan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, negara ini dapat melindungi warganya dan memastikan stabilitas di tingkat regional dan global.

Indonesia sebagai negara dengan kompleksitas geopolitik yang tinggi, perlu mengambil pendekatan holistik dan kolaboratif dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam konteks geopolitik, kerja sama internasional memegang peranan krusial.

Harus terus memperkuat hubungan dan pertukaran informasi dengan negara-negara tetangga, serta berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga keamanan regional dan internasional.

Langkah ini akan meningkatkan koordinasi lintas batas untuk memitigasi potensi ancaman terorisme yang dapat merugikan stabilitas kawasan.

Dengan demikian, kerja sama internasional merupakan elemen kunci dalam menanggapi tantangan-tantangan global yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia.

Soalnya dalam era globalisasi ini, ketidakstabilan di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi keamanan dan perkembangan di tempat lain.

Maka dalam konteks geopolitik, kerja sama internasional dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan kekuatan dan mendorong dialog antara negara-negara dengan kepentingan yang berbeda.

Organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa menjadi platform penting untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Sehingga kerja sama internasional dapat mencakup pertukaran intelijen, koordinasi tindakan militer, dan upaya bersama dalam penanggulangan terorisme.

Keamanan global semakin terkait erat, dan kolaborasi antara negara-negara menjadi krusial untuk mencegah konflik berskala besar dan memastikan perdamaian dunia.

Bukan itu saja, dalam era informasi dan teknologi, kerja sama internasional juga mencakup isu-isu siber dan keamanan dunia maya.

Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan norma-norma keamanan siber, melawan serangan siber, dan memastikan bahwa teknologi informasi digunakan untuk kepentingan bersama.

Dengan begitu kerja sama internasional bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kebutuhan untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini.

Hanya melalui kolaborasi dan koordinasi antarnegara, organisasi internasional, dan sektor swasta, dapat diciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

(Prof. DR. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MSI, adalah mantan Dirjen Sospol Depdagri RI, Rektor IPDN, Gubernur Lemhannas RI, dan saat ini Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.)