Indonesia, dengan karakteristik khas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan sistem pertahanan dan geopolitik yang kompleks pada tahun 2024. Pengelolaan keamanan nasional dan usaha-usaha menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global begitu memiliki kompleksitas dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau.

Pada tahun 2024 ini, faktor-faktor krusial memainkan peran penting dalam membentuk lanskap keamanan Indonesia. Salah satu fokus utama adalah ketahanan maritim, mengingat geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Ancaman terhadap kedaulatan maritim menjadi signifikan, terutama terkait sengketa perbatasan laut dengan negara tetangga, seperti dalam konteks sengketa Laut Natuna Utara.

Peningkatan kegiatan militer di kawasan tersebut menuntut perhatian khusus. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap penguatan kekuatan angkatan laut menjadi suatu keharusan. Investasi dalam kemampuan militer maritim, termasuk kapal perang dan peralatan pertahanan laut yang canggih, akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya di perairan yang luas dan kompleks.

Tantangan Utama Dalam Dinamika Geopolitik

Sengketa maritim dan kedaulatan laut di wilayah Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan menjadi salah satu tantangan utama dalam dinamika geopolitik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kedaulatannya, khususnya terkait perbatasan laut dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Sengketa tersebut melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Klaim teritorial yang saling tumpang tindih, peningkatan aktivitas militer, dan pendirian instalasi militer di pulau-pulau terpencil menciptakan ketegangan yang signifikan di kawasan tersebut.

Sengketa ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi stabilitas regional. Dampaknya mencakup ketidakstabilan politik dan militer yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional, termasuk Selat Malaka.

Maka penguatan kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan maritim. Investasi dalam kapal perang, teknologi pertahanan, dan pemantauan maritim menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang memadai dalam melindungi wilayah perairannya, dan siap merespons segala potensi ancaman.

Bersamaan dari itu diplomasi harus efektif supaya menjadi kunci penyelesaian sengketa ini. Upaya diplomasi melalui forum internasional, seperti ASEAN, dan dialog bilateral dengan negara-negara terlibat, dapat menjadi sarana untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Melibatkan diri secara aktif dalam kerjasama regional, terutama melalui ASEAN, dapat menciptakan platform untuk dialog terbuka dan kerjasama multilateral. ASEAN dapat berperan sebagai mediator yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan membangun kepercayaan di antara negara-negara anggotanya.

Juga langkah-langkah preventif mendorong negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti Kode Etik di Laut Natuna Utara, dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan dan mengurangi risiko konflik.

Maka Indonesia, sebagai pemain kunci di kawasan ini, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Maka dari itu penguatan kekuatan militer, dukungan internasional, dan diplomasi yang efektif merupakan kombinasi strategis yang diperlukan untuk mengatasi sengketa maritim dan kedaulatan laut, dengan tujuan mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan.

Kekuatan Militer Menjadi Unsur Krusial

Penguatan kekuatan militer menjadi unsur krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Peningkatan kemampuan militer, termasuk adopsi teknologi militer terkini dan pelatihan personel yang memadai, merupakan langkah strategis untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul di masa depan.

Investasi dalam teknologi militer terkini, seperti sistem pertahanan udara yang canggih, kapal perang modern, dan sistem senjata presisi, dapat meningkatkan daya deterrence dan kemampuan respons militer. Dengan teknologi ini, Indonesia dapat menjaga daya tanggap yang efektif terhadap ancaman dari berbagai domain, baik di laut, udara, maupun darat.

Pelembagaan pelatihan personel yang memadai juga menjadi hal yang krusial. Personel militer yang terlatih dengan baik memiliki dampak langsung pada efektivitas operasional dan kesiapan militer. Peningkatan kualitas dan kuantitas personel, bersama dengan pelatihan yang terus-menerus, akan meningkatkan profesionalisme dan kesiapan militer Indonesia.

Penguatan kekuatan militer harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan prinsip hak asasi manusia. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap anggaran pertahanan dapat memastikan bahwa investasi tersebut mendukung kepentingan nasional dan dilakukan secara efisien.

Dengan penguatan kekuatan militer yang holistik, Indonesia dapat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Dengan kombinasi teknologi militer terkini, personel yang terlatih, perlindungan siber yang kuat, dan kerjasama internasional yang baik, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dan keamanan global.

Selain itu, kerjasama internasional dalam bidang pertahanan juga dapat menjadi sarana untuk penguatan kekuatan militer. Melibatkan diri dalam latihan bersama, pertukaran intelijen, dan kerjasama dalam riset dan pengembangan militer dapat meningkatkan interoperabilitas dan kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. (Bersambung)

(Prof. DR. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MSI, adalah mantan Dirjen Sospol Depdagri RI, Rektor IPDN, Gubernur Lemhannas RI, dan saat ini Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.)