Oleh: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.Si.

Editor: Dhania Puspa Purbasari

Dalam konteks pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, relevansi lembaga manajemen pemerintahan hasil reformasi masih sangat signifikan. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah membangun berbagai ¬lembaga yang bertujuan me¬ningkatkan ¬transparansi, akun¬tabilitas, dan efisiensi pemerintahan.

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga ini tetap vital dalam pemerintahan baru untuk mendukung agenda reformasi yang diusung Prabowo-Gibran.

Bersamaan pula pening¬katan kualitas birokrasi menjadi fokus penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga seperti Komisi Aparatur ¬Sipil Negara memiliki ¬peran krusial dalam mendukung ¬agenda pemerintahan untuk meningkatkan profesio¬nalisme dan efisiensi birokrasi.

Sebagai lembaga yang mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil -Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara harus memastikan bahwa proses rekrutmen, penempatan, dan promosi Aparatur Sipil Negara didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada koneksi politik atau kepentingan pribadi.

Meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menciptakan birokrasi yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, banyak lembaga reformasi masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan finansial yang menghambat upaya peningkatan kualitas birokrasi. Tanpa sumber daya yang memadai, lembaga-lembaga ini sulit menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan sangatlah penting. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berkomitmen menyediakan dukungan yang memadai agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal. Dukungan ini mencakup alokasi anggaran yang cukup, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Dengan demikian, lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap pegawai negeri memiliki kemampuan dan integritas yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi. Investasi dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur juga sangat penting untuk memperkuat kemampuan lembaga-lembaga ini dalam melaksanakan tugas mereka dengan efisien.

Peningkatan kualitas birokrasi melalui dukungan yang memadai dan investasi strategis, akan menjadi landasan penting bagi keberhasilan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan memperkuat lembaga-lembaga manajemen pemerintahan dan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara bekerja berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi, maka pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menciptakan birokrasi yang lebih ¬profesional, efisien, dan responsif.

Dari itu pengawasan pelayanan publik menjadi prioritas. Penguatan lembaga seperti Ombudsman menjadi sangat relevan. Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditangani secara efektif dan transparan. Dalam konteks pemerintahan baru, peningkatan kapasitas dan efektivitas Ombudsman akan mendukung upaya pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Begitu pula reformasi birokrasi dan lembaga-lembaga pengawasan yang dibangun selama era reformasi harus tetap dijakdikan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an telah menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan mencegah korupsi. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ombudsman telah menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Prinsip-prinsip reformasi yang diusung oleh lembaga-lembaga ini sejalan dengan visi dan misi Prabowo-Gibran, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang efisien dan bersih. Di mana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepercayaan publik adalah modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan program-programnya dengan dukungan penuh dari masyarakat. Pengawasan pelayanan publik yang kuat dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertindak transparan dan akuntabel, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan dan program pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawasan seperti Ombudsman memiliki sumber daya yang memadai dan independensi yang kuat. Ini mencakup alokasi anggaran yang cukup, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Dengan dukungan yang memadai, pengawasan pelayanan publik menjadi efektif mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harusnya pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan komitmennya terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat memanfaatkan potensi lembaga-lembaga pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini berfungsi secara optimal, pemerintahan baru dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di sisi lainnya adaptasi terhadap tantangan baru juga menjadi keharusan bagi lembaga manajemen pemerintahan. Di era digital dan di tengah krisis global seperti pandemi, lembaga-lembaga yang tersebutkan itu harus mampu beradaptasi dengan cepat. Digitalisasi proses pemerintahan dan pelayanan publik merupakan salah satu langkah penting. Lembaga-lembaga ini harus mengembangkan sistem yang lebih efisien dan transparan melalui teknologi informasi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut siap menghadapi tantangan ini, dan mampu berinovasi untuk tetap relevan dalam kondisi yang terus berubah. Maka relevansi lembaga manajemen pemerintahan hasil reformasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa diragukan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan independensi lembaga-lembaga ini dari intervensi politik, meningkatkan kapasitas dan sumber daya, serta memastikan adaptasi cepat terhadap tantangan baru.

Melalui komitmen yang kuat dan dukungan yang memadai, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memanfaatkan potensi lembaga-lembaga ini untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.Si. adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Kini menjabat Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI), Ketua TIM Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.