By: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.

Editor: Dhania Puspa Purbasari

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang vital untuk menguatkan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan, penguatan peran dan fungsi lembaga yang dikomandoi Ketua Dewan Pengarah BPIP Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden Indonesia ke-5 ini, menjadi sangat penting untuk memastikan Pancasila tetap relevan.

Pembentukan BPIP ini merupakan transformasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Untuk itu penguatan peran dan fungsi BPIP menjadi sangat penting untuk masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tambahan pula dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan dinamika, BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pancasila tetap menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga yang bertugas membina ideologi Pancasila, BPIP harus terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menjaga relevansi dan penerapan Pancasila di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Maka revitalisasi kurikulum pendidikan Pancasila menjadi prioritas utama dalam penguatan peran BPIP. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman disusun untuk memastikan generasi muda memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian penguatan riset dan pengembangan ditingkatkan pula untuk memahami secara mendalam penerapan Pancasila di masyarakat. BPIP pun melakukan penelitian yang komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi Pancasila. Hasil penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Dengan demikian, BPIP dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam membina ideologi Pancasila di masyarakat.

BPIP juga dituntut untuk memanfaatkan media digital secara maksimal buat sosialisasi dan edukasi tentang Pancasila. Di era digital ini, media sosial dan platform online lainnya merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi. BPIP berupaya membuat konten yang menarik dan mudah dipahami untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Selain itu, melibatkan generasi muda dalam kampanye digital karena keterlibatan mereka akan membantu menyebarkan nilai-nilai Pancasila lebih luas dan cepat.

Lalu kolaborasi multisektoral dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil diperkuat. Dari sini menjadi gambalang dan jelas bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tanggung jawab BPIP, tetapi juga tanggung jawab bersama semua elemen bangsa. Kerjasama dengan lembaga pemerintah akan memastikan adanya dukungan kebijakan yang kuat.

Sementara itu, keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program-program BPIP. Masyarakat sipil juga dilibatkan secara aktif untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, BPIP mampu menghadapi tantangan yang ada guna menguatkan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Langkah-langkah ini memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan menjadi panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan begitu penguatan peran dan fungsi BPIP memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting untuk menjaga identitas nasional, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam melindungi bangsa dari pengaruh ideologi asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, BPIP memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi tameng yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ideologis dari luar negeri. Hal ini juga akan membantu menjaga kedaulatan ideologi nasional dan memastikan stabilitas sosial serta politik di Indonesia.

BPIP yang kuat karuan saja mampu menciptakan masyarakat yang lebih toleran, berintegritas, dan berkeadilan. Toleransi merupakan salah satu nilai utama dalam Pancasila, dan melalui program-program pendidikan serta sosialisasi yang efektif, BPIP menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Integritas dan keadilan juga akan diperkuat, menjadikan masyarakat Indonesia lebih solid dan harmonis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, mengingat penguatan peran dan fungsi BPIP merupakan langkah strategis untuk memastikan ideologi Pancasila tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Melalui pendidikan, penelitian, sosialisasi, dan kerjasama yang efektif, BPIP dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga dan memperkokoh NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penguatan ini memastikan pula bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa, serta perekat kesatuan dan persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S. adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Kini menjabat Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI), Ketua TIM Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.