By: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.

Editor: Dhania Puspa Purbasari

Pertemuan para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang akan diselenggarakan di Laos, pada 24-27 Juli 2024, menjadi momen penting dalam evaluasi dan perumusan strategi terkait penerapan Lima Poin Konsensus serta penanganan krisis Myanmar.

Pertemuan ini tidak hanya akan menjadi ajang untuk menilai kemajuan dari inisiatif diplomatik ASEAN, tetapi juga untuk memperkuat pendekatan kemanusiaan dan kerja sama regional dalam konteks krisis berkepanjangan di Myanmar.

Krisis Myanmar, yang mencapai titik puncaknya dengan kudeta militer pada Februari 2021, telah menciptakan situasi yang sangat kompleks dengan dampak luas.

Ketegangan etnis dan konflik internal yang telah ada sejak lama diperburuk oleh kekacauan politik dan kekerasan sistematis, menyebabkan krisis kemanusiaan mendalam.

Dalam konteks ini, ASEAN, sebagai organisasi regional yang mencakup Myanmar sebagai anggotanya, telah berupaya memainkan peran aktif dalam mengatasi krisis tersebut.

Maka Lima Poin Konsensus yang disepakati oleh ASEAN merupakan panduan utama dalam pendekatan diplomatik terhadap krisis Myanmar semakin diimplementasikan.

Konsensus itu mencakup penghentian kekerasan, dialog politik inklusif, kunjungan utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk pemulihan negara serta proses demokratisasi.

Meskipun prinsip-prinsip ini telah disepakati, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan.

Oleh karena itu keberhasilan penerapan konsensus ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, serta kemampuan ASEAN untuk menghadapi dinamika politik yang kompleks di Myanmar.

Maka, pertemuan di Laos itu akan menjadi kesempatan bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan telah dicapai dalam implementasi Lima Poin Konsensus.

Mereka mendiskusikan hambatan-hambatan yang dihadapi dan merumuskan strategi baru yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ASEAN terhadap krisis ini.

Pentingnya evaluasi ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa upaya diplomatik ASEAN dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi stabilitas Myanmar.

Krisis Myanmar adalah salah satu isu yang paling dalam dan kompleks di Asia Tenggara, dengan akar yang sangat mendalam dalam ketegangan etnis dan konflik internal yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Krisis ini mencapai puncaknya pada Februari 2021, ketika kudeta militer menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, dan ini menyebabkan kekacauan politik yang serius serta mengakibatkan terjadinya eskalasi kekerasan.

Krisis ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari ketegangan etnis yang mendalam dan konflik internal berkepanjangan.

Myanmar, dengan keragaman etnis signifikan, memiliki sejarah ketegangan antara kelompok etnis seperti Rohingya, Kachin, Shan, dan Karen dengan pemerintah pusat.

Dampak dari krisis ini meluas jauh melampaui batas negara Myanmar, lantas memengaruhi stabilitas regional secara signifikan. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Bangladesh, dan India mengalami dampak langsung dari ketidakstabilan di Myanmar.

Thailand, sebagai negara tetangga dekat, menghadapi tantangan dalam menangani arus pengungsi yang melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan.

Ketidakstabilan di Myanmar juga berdampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi Thailand dengan Myanmar.

Di tingkat internasional, krisis Myanmar juga memiliki implikasi besar untuk penanganan kemanusiaan dan diplomasi.

Komunitas internasional, termasuk PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan, telah berusaha keras untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak.

Namun, akses ke wilayah-wilayah yang terkena dampak kekerasan sering kali terhambat oleh situasi politik yang tidak stabil.

Diplomasi internasional juga menghadapi tantangan besar, maka upaya meredakan ketegangan melalui diplomasi menjadi semakin sulit.

Tambahan pula mengingat ketidakmampuan komunitas internasional untuk memaksa perubahan signifikan.

Meski demikian, ASEAN telah berusaha memainkan peran sentral dalam mediasi krisis Myanmar melalui Lima Poin Konsensus, yang dirancang untuk meredakan ketegangan dan mengatasi krisis yang mendalam.

Konsensus ini meliputi berbagai aspek kunci, dari penghentian kekerasan dan dialog politik hingga dukungan untuk bantuan kemanusiaan dan pemulihan negara.

Upaya tersebut mencerminkan komitmen ASEAN untuk menangani krisis, dengan pendekatan menyeluruh dan terkoordinasi.

Salah satu elemen utama dari konsensus ini adalah seruan untuk penghentian kekerasan, dan dorongan untuk dialog antara semua pihak yang terlibat.

Dengan mengakhiri kekerasan, ASEAN berharap menciptakan lingkungan lebih kondusif untuk negosiasi dan penyelesaian konflik.

Selain itu, penempatan utusan khusus ASEAN di Myanmar merupakan langkah strategis yang bertujuan memfasilitasi pertemuan dengan semua pihak terkait. Utusan ini diharapkan dapat menjembatani perbedaan dan mendorong terjadinya dialog konstruktif.

Konsensus ini juga menekankan pentingnya menjamin akses bantuan kemanusiaan yang efektif bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks krisis kemanusiaan yang parah, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan adalah langkah krusial untuk meringankan penderitaan rakyat Myanmar.

Meskipun Lima Poin Konsensus telah dirancang dengan tujuan ambisius, implementasinya menghadapi berbagai tantangan signifikan. Kurangnya kemajuan yang berarti dalam penghentian kekerasan dan dialog politik inklusif menjadi hambatan utama.

Situasi di Myanmar yang terus berubah dan dinamika politik yang kompleks seringkali menghambat upaya diplomatik dan pengadaan bantuan.

Keberhasilan konsensus ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat serta kemampuan ASEAN untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Maka pertemuan tersebut akan memberikan kesempatan penting untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi Lima Poin Konsensus.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN akan dapat menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif.

Evaluasi ini krusial untuk memastikan bahwa upaya ASEAN dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan, serta untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika terkini di Myanmar.

Dengan demikian, meskipun Lima Poin Konsensus telah menetapkan kerangka kerja yang solid untuk menangani krisis Myanmar, tantangan dalam implementasinya menegaskan perlunya penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan.

Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan solusi baru dan memperkuat upaya ASEAN dalam meredakan krisis serta mendukung pemulihan dan stabilitas di Myanmar.

Peran Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu anggota troika ASEAN, memainkan peran krusial dalam menangani krisis Myanmar dengan pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi.

Dalam konteks ini, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara dua kebutuhan utama: memberikan tekanan yang diperlukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam krisis, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif.

Pendekatan ini mencerminkan kesadaran Indonesia akan kompleksitas situasi dan pentingnya diplomasi yang efektif dalam mengatasi masalah yang mendalam dan sensitif ini.

Upaya ini tidak hanya memerlukan keterampilan diplomatik, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan dinamika politik yang terus berkembang di Myanmar.

Di samping itu, Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan pertemuan antara semua pihak yang terkait.

Diplomasi senyap yang diterapkan oleh utusan khusus ini memerlukan keterampilan tinggi dan kepekaan terhadap dinamika internal Myanmar.

Pendekatan Indonesia dan peran Kantor Utusan Khusus ASEAN juga mencerminkan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam menangani krisis regional yang kompleks.

Menjaga keseimbangan antara tekanan internasional dan dukungan diplomatik menjadi kunci utama dalam strategi ini.

Dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif, ASEAN berupaya memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi tuntutan diplomatik tetapi juga responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan di lapangan.

Dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika yang berubah, penting bagi ASEAN untuk tetap fleksibel dan adaptif dalam strategi mereka.

Krisis Myanmar memerlukan keterlibatan dan kerjasama yang luas, baik di tingkat regional maupun internasional. Indonesia dan Kantor Utusan Khusus ASEAN berperan sebagai mediator dan fasilitator penting dalam proses ini, tetapi penyelesaian yang efektif juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari komunitas internasional yang lebih luas.

Peran AHA Centre

Selain upaya diplomatik, Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui peran aktif dalam memberikan bantuan sosial kepada rakyat Myanmar melalui AHA Centre, lembaga penanggulangan bencana ASEAN.

AHA Centre, yang dibentuk sebagai bagian dari upaya ASEAN untuk menghadapi bencana dan situasi darurat, memainkan peran kunci dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang efisien dan efektif.

Dalam konteks krisis Myanmar yang berkepanjangan, peran AHA Centre sangat penting untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh rakyat Myanmar, terutama dalam situasi di mana akses bantuan sering kali terhambat oleh dinamika politik dan kekacauan yang terjadi.

Bantuan yang disalurkan oleh AHA Centre dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan, dengan fokus pada kebutuhan mendesak yang timbul dari krisis kemanusiaan yang parah.

Dalam kondisi seperti itu, memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan adalah tantangan besar.

Peran AHA Centre dalam distribusi bantuan kemanusiaan merupakan aspek yang sangat penting dari pendekatan ASEAN terhadap krisis ini.

Dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan, AHA Centre membantu mengurangi penderitaan rakyat Myanmar, dan memberikan dukungan vital dalam situasi yang sangat sulit.

Selain itu, AHA Centre juga berperan dalam memperkuat kapasitas lokal dalam penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Melalui pelatihan dan dukungan teknis, AHA Centre membantu komunitas lokal di Myanmar untuk lebih siap menghadapi krisis dan bencana.

Kerja sama internasional juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya AHA Centre.

Koordinasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga internasional, dan negara-negara donor memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal dan tidak tumpang tindih.

Sinergi ini memperkuat efektivitas distribusi bantuan dan memastikan bahwa berbagai aspek kebutuhan kemanusiaan, seperti makanan, obat-obatan, dan perlindungan, dapat dipenuhi dengan cara yang terkoordinasi. Melalui kerjasama ini, AHA Centre dapat lebih responsif terhadap situasi darurat.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.Si. adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Kini menjabat Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI), Ketua TIM Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.