KEMANDIRIAN total dalam konteks pertahanan nasional merupakan salah satu konsep yang dulu diusung oleh Bung Karno, yang hingga kini tetap relevan. Konsep presiden pertama Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat.

Bung Karno menyadari bahwa ketergantungan pada negara asing, terutama dalam hal pertahanan dan keamanan, dapat mengancam kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan industri pertahanan nasional yang mandiri, mulai dari produksi senjata hingga pengembangan teknologi militer. Dengan memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan militer sendiri, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga meningkatkan kemampuan pertahanan secara keseluruhan.

Selain itu, Bung Karno juga menekankan pentingnya membangun kekuatan militer yang kuat dengan dasar ideologi yang jelas, yakni Pancasila. Ideologi ini menjadi fondasi bagi setiap anggota militer dalam menjalankan tugas mereka, sehingga pertahanan negara bukan hanya sekadar persoalan fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Maka konsep kemandirian total Bung Karno relevan untuk dijadikan acuan dalam memperkuat pertahanan Indonesia di masa kini.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, baik dalam hal teknologi, sumber daya manusia, maupun kebijakan pertahanan. Dengan kemandirian yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan regional dan global.

Kemandirian ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang terintegrasi, mencakup pengembangan industri pertahanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kerjasama internasional yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dari itu kemandirian nasional Indonesia adalah tujuan strategis yang melibatkan berbagai aspek fundamental dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, Indonesia harus mengadopsi pendekatan holistik untuk memperkuat ketahanan nasional. Pendekatan ini mencakup swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Masing-masing sektor ini berperan krusial dalam meningkatkan kemandirian bangsa, karena mereka mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Dengan menerapkan strategi ini secara terintegrasi, Indonesia dapat memperkokoh ketahanan nasional dan mengatasi berbagai tantangan domestik serta internasional.

Sebutlah dari sini swasembada pangan, energi, dan air adalah pilar utama dalam mencapai kemandirian nasional. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan air yang efisien, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan mengatasi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar global serta dinamika geopolitik.

Ketahanan pangan yang kokoh mendukung stabilitas sosial dan politik, sementara kemandirian energi memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional dan mengurangi kerentanan terhadap ancaman eksternal. Pengelolaan air yang berkelanjutan juga penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan memastikan ketersediaan sumber daya yang vital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian bangsa. Ekonomi kreatif, dengan potensinya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi, memperkuat daya saing dan identitas budaya nasional. Ekonomi hijau, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung ketahanan jangka panjang terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, ekonomi biru berperan penting dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya laut, yang mendukung ketahanan ekonomi di wilayah pesisir. Integrasi strategi-strategi ini secara keseluruhan memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan mendorong pembangunan yang lebih mandiri serta berkelanjutan.

Bersamaan dengan itu jelaslah pula bahwa swasembada pangan merupakan pilar utama dalam membangun ketahanan nasional, karena pangan adalah kebutuhan dasar yang mendasari stabilitas sosial dan politik suatu negara. Dengan menjamin pasokan pangan yang cukup dan stabil, negara dapat menghindari potensi krisis pangan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan politik.

Pencapaian swasembada pangan melibatkan berbagai strategi, termasuk peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi inovasi teknologi yang modern, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perbaikan dalam sistem distribusi pangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem pangan nasional.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti praktik pertanian organik dan konservasi tanah, membantu mempertahankan kualitas tanah dan ekosistem yang mendukung produksi pangan. Sistem distribusi yang efisien memastikan pangan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah, mengurangi pemborosan, dan menurunkan harga pangan, yang berdampak positif pada ketahanan pangan.

Pencapaian swasembada pangan juga memperkuat daya tawar Indonesia dalam situasi internasional yang tidak menentu. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, Indonesia dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar global dan kebijakan perdagangan internasional. Hal ini meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan pangan domestik, serta memberikan posisi tawar yang lebih baik dalam negosiasi internasional terkait dengan perdagangan dan kerjasama ekonomi. Dengan demikian, swasembada pangan tidak hanya penting untuk ketahanan nasional tetapi juga berkontribusi pada kekuatan dan pengaruh Indonesia di kancah global.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005)