Kepemimpinan yang partisipatif di desa, membentuk model kepemimpinan yang berkelanjutan.

Pemimpin desa yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan tradisi keterlibatan politik yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dengan semakin banyaknya warga yang terlibat dalam proses pembangunan, desa menjadi lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Dari sana pula membuat pemerintahan desa yang kuat dan transparan, sehingga dapat memberikan ruang bagi warga untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan komunitas mereka.

Hal ini menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, di mana ¬aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan desa.

Maka partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pembangunan desa juga memperkuat demokrasi lokal.

Ketika warga merasa dilibatkan, mereka menjadi lebih ter¬motivasi untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun ide.

Proses ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil pembangunan karena masyarakat terlibat langsung dalam perencanaannya.

Jadi semakin teranglah bahwa kepemimpinan desa sering kali berakar pada kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong dan kolektivitas.

Nilai-nilai ini telah menjadi fondasi dalam kehidupan sosial di banyak desa. Dan ini memainkan peran penting dalam pengelolaan komunitas.

Gotong royong, misalnya, mengajarkan pentingnya bekerja bersama demi kepentingan bersama, sementara kolektivitas menekankan pentingnya kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Dalam pemerintahan modern, nilai-nilai kearifan lokal ini sangat relevan, terutama dalam konteks kolaborasi dan keberlanjutan.

Desa yang menerapkan nilai gotong royong dan kolektivitas mampu menciptakan model tata kelola yang lebih inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, desa tidak hanya dilihat sebagai unit administratif, tetapi sebagai pusat inovasi sosial yang mampu memberikan solusi bagi tantangan-tantangan modern, termasuk dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan lokal menjadi modal utama dalam mem¬bangun tata kelola yang lebih harmonis dengan alam dan lebih responsif terhadap ke¬butuhan masyarakat.

Kepemimpinan desa yang efektif juga mampu mengelola potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Dengan meredam konflik di akar rumput, desa berkontribusi signifikan terhadap stabilitas politik nasional.

Pemimpin desa yang tanggap terhadap gejala radikalisme dan mampu membangun dialog -antarwarga menciptakan suasana yang kondusif untuk kerukunan.

Selain itu, kepemimpinan desa yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kebinekaan.

Dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, pemimpin desa dapat mengokohkan se-mangat kebangsaan di kalangan warganya.

Desa yang berpegang pada Pancasila sebagai landasan moral dan sosial menjadi contoh bagaimana keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan pemecah belah.

Dengan demikian, kepemimpinan dari desa tidak hanya berperan dalam mengelola komunitas lokal, tetapi juga dalam membangun fondasi yang kokoh bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka untuk menciptakan kepemimpinan desa yang efektif, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan merupakan langkah yang sangat penting.

Pemimpin desa harus dibekali dengan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi dan administrasi modern.

Pelatihan di bidang teknologi dan ekonomi digital akan membantu pemimpin desa mengoptimalkan potensi lokal, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan transparansi dalam pemerintahan desa.

Dengan keterampilan ini, mereka dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan global yang mempengaruhi desa.

Pendidikan politik bagi calon pemimpin desa juga sangat diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Hal ini penting karena pemimpin desa harus mampu menjalankan fungsinya dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pendidikan ini tidak hanya membantu mereka dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan pemahaman yang baik tentang peran mereka dalam sistem demokrasi, pemimpin desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Jejaring yang kuat antara desa-desa akan mempercepat pembangunan desa secara keseluruhan.

Pemimpin desa yang saling berhubungan dapat berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di wilayah lain.

Jejaring ini menciptakan ekosistem kolaboratif di mana desa-desa dapat saling belajar dan mendukung dalam upaya mengatasi berbagai tantangan lokal.

Dengan demikian, jejaring antardesa tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mencapai kemajuan yang merata di seluruh Indonesia.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata SH, MH, MS is a former Director General of Social and Political Affairs at the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Governor of Lemhanas RI (2001-2005).