Tantangan geopolitik Indonesia di tengah stabilitas politik yang dinamis dan belum stabil merupakan isu yang harus dihadapi dengan bijak oleh pemerintahan. Dengan latar belakang situasi politik yang terkadang fluktuatif, harapan besar terarah pada tercapainya pemerintahan yang bersih, sebagaimana dicita-citakan dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini diharapkan dapat mengoptimalkan stabilitas internal sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah geopolitik global, terutama di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin intens.

Menuju Indonesia 2045, negara ini membutuhkan soliditas dan komitmen dari seluruh elemen bangsa, dengan semangat kerja keras dan keikhlasan. Dalam kerangka itu, peran penting komando tertinggi Presiden Prabowo Subianto sangat diperlukan untuk memimpin bangsa ini dengan ketegasan dan visi yang jelas. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat dan bersih, serta kesatuan langkah dalam mencapai tujuan bersama, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita sebagai negara maju di tahun 2045.

Pemerintahan yang bersih, adalah cita-cita yang krusial dalam membangun negara yang berdaya saing di kancah internasional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks menjelang Indonesia Semesta 2045. Berkaitan dengan ini bagaimanapun juga Indonesia Semesta 2045, adalah konsep yang merujuk pada visi Indonesia menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia.

Karuan saja dengan begitu Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang mendalam. Salah satu tantangan utama, adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam menghadapi tekanan eksternal dan internal yang dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara.

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang bersih di Indonesia, adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, seperti melalui penguatan lembaga antikorupsi (KPK) dan peraturan yang lebih ketat, masalah ini tetap menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih.

Dalam konteks geopolitik, korupsi dapat memperburuk ketergantungan pada kekuatan luar yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional, serta mengganggu pembangunan sektor-sektor strategis yang diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia. Selain itu, politik uang dan nepotisme dalam birokrasi juga menjadi ancaman bagi upaya membangun pemerintahan yang bersih.

Di luar negeri, Indonesia berada dalam posisi yang cukup strategis di Asia Tenggara, wilayah yang terus menjadi pusat persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Dalam menghadapi rivalitas ini, Indonesia harus menjaga kebijakan luar negeri yang independen dan tidak terjebak dalam ketergantungan pada negara tertentu.

Maka pemerintahan yang bersih, yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, menjadi modal penting dalam menjaga kedaulatan dan membuat keputusan-keputusan yang benar-benar guna mencerminkan kepentingan bangsa, bukan hanya kelompok tertentu. Dari itu, dunia internasional kini semakin dipengaruhi oleh geopolitik berbasis kekuatan militer dan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia harus cerdas dalam memilih aliansi dan menavigasi tekanan dari negara-negara besar yang memiliki agenda geopolitik masing-masing.

Keberadaan kekuatan besar, terutama Tiongkok yang sedang meningkatkan pengaruhnya melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI), memberikan tantangan bagi Indonesia dalam memilih jalur diplomatik yang tepat. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari intervensi eksternal, akan mampu menjaga kemandirian kebijakan luar negeri Indonesia tanpa terjebak dalam ketergantungan yang merugikan.

Untuk mencapai Indonesia Semesta 2045, diperlukan sinergi antara pemerintahan yang bersih dengan program pembangunan nasional yang berfokus pada kemajuan ekonomi, penguatan kapasitas pertahanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung, penguatan sektor-sektor strategis, seperti teknologi, infrastruktur, dan sumber daya alam, akan menjadi kunci dalam memperkuat posisi Indonesia.

Ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, yang merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan Indonesia Semesta 2045. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap -perdamaian dan stabilitas regional, Indonesia harus aktif dalam membangun hubungan internasional yang kuat, terutama dalam kerangka organisasi multilateral seperti ASEAN, PBB, dan G20.

Di tengah tantangan geopolitik, pemerintahan yang bersih dapat memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi kerjasama yang lebih baik antara negara-negara berkembang, mengingat Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara dunia Barat dan Timur. Namun, tantangan terbesar dalam hal ini adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak dimanfaatkan oleh negara besar untuk kepentingan mereka.

Pemerintahan yang bersih akan memastikan bahwa Indonesia dapat berperan secara independen dalam diplomasi global, menjaga prinsip-prinsip kedaulatan, dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Pemerintahan yang bersih adalah fondasi penting bagi Indonesia dalam mengarungi dinamika geopolitik menuju Indonesia Semesta 2045.

Menghadapi tantangan internal seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta tantangan eksternal berupa rivalitas kekuatan besar, Indonesia harus menjaga keberlanjutan dan kemajuan dengan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini, akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga kemandirian kebijakan luar negeri, memperkuat perekonomian, dan menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Indonesia Semesta 2045 tidak hanya soal kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini berkomitmen perlunya Undang Undang tentang Badan yang mengelola pembumian Pancasila. Serta, memperkokoh ideologi Pancasila mempertahankan integritas, martabat, dan kedamaian di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah anggota Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan.