Strategi Modernisasi: Tata Kelola Manajemen Pemerintahan, Kemendagri & Pemerintahan Daerah MODERNISASI Tata Kelola manajemen pemerintahan dalam negeri, tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai agenda teknokratis yang bersandar pada regulasi formal dan kebijakan administratif. Melainkan pula ia harus dipandang sebagai sebuah proses historis yang bergerak seiring dinamika
Retret Kepala Daerah: Energi Baru Menuju Pemerintahan Yang Efektif Ada satu momen penting yang patut mendapat perhatian publik akhir Juni lalu. Sebanyak 86 kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia, berkumpul selama lima hari dalam forum retret gelombang kedua yang digagas Kementerian
Relevansi Tantangan Transformasi Birokrasi Manajemen Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Asta Cita TRANSFORMASI birokrasi manajemen Pemerintahan Pusat dan Daerah merupakan agenda besar, yang tidak pernah kehilangan relevansinya dalam perjalanan pembangunan bangsa. Birokrasi tidak bisa hanya dipahami sebagai mesin administratif yang bekerja menjalankan prosedur, melainkan sebagai
Mencegah Gejolak Sosial Lewat Kebijakan Pajak Yang Adil Masyarakat belakangan ini bereaksi keras terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di beberapa daerah, maka protes ini karuan saja berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Dalam konteks deteksi dini ancaman, kita harus waspada bahwa
Mari Kita Kembali Bersama (Bagian II-Habis): RUU PIP, Jalan Pulang Ke Rumah Pancasila MARI kita kembali bersama: bersatu di dalam Rumah Pancasila. Seruan ini adalah panggilan sejarah, panggilan nurani bangsa, yang semakin terasa mendesak di tengah keadaan politik, sosial, dan budaya
Aksi demonstrasi yang ¬beberapa waktu lalu terjadi di berbagai wilayah Indonesia, memperlihatkan wajah ganda dari demokrasi kita. Di satu sisi, demonstrasi adalah tanda vitalitas politik rakyat, ruang artikulasi aspirasi yang sah dalam negara demokratis. Ia menegaskan bahwa
Indonesian 
English