Geopolitik dan Politik Bebas Aktif di Dunia Tanpa Penolong
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai risiko menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global terdengar bukan sebagai retorika dalam gegap gempita pidato kenegaraan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026), Presiden mengatakan:
Kalimat tersebut lahir dari perenungan panjang dalam keheningan sejarah, yang menegaskan kesadaran realistis bahwa kedaulatan bangsa pada akhirnya bertumpu pada kekuatan dan kesiapsiagaan diri sendiri.
Kalimat itu justru mengajak kita berhenti sejenak, menatap dunia dengan mata yang lebih jujur. Dunia tidak selalu bergerak oleh empati dan solidaritas, melainkan oleh kepentingan dan kalkulasi kekuatan.
Dalam tatanan global yang tak memiliki penjamin terakhir, keselamatan bangsa sering kali bergantung pada kemampuannya sendiri untuk bertahan.
Kejujuran semacam itu sesungguhnya telah lama hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia.
Bung Karno, presiden pertama bangsa besar ini, dengan seluruh romantisme revolusinya, pernah berpesan bahwa kemerdekaan bukanlah sebagai ruang aman tanpa risiko, sehingga politik luar negeri bebas aktif bukanlah jalan sunyi yang steril dari ancaman. Melainkan, pilihan sadar untuk tidak menyerahkan nasib bangsa pada kekuatan mana pun.
Maka bebas berarti berani memikul konsekuensi; di mana aktif berarti hadir di dunia tanpa kehilangan diri sendiri. aktif means being present in the world without losing one’s self.
Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo lebih tepat dibaca sebagai gema dari kesadaran lama yang kembali mengetuk pintu zaman.
Ia tidak sedang menebar pesimisme, melainkan mengingatkan bahwa dunia tidak pernah berjanji akan adil.
Harapan untuk ditolong hanya akan menjadi ilusi jika tidak disertai kesiapan menjaga diri. Dalam pengakuan itu, terdapat semacam kerendahan hati geopolitik: bahwa bangsa ini tidak boleh larut dalam romantisme pergaulan internasional tanpa fondasi kekuatan yang nyata.
Di tengah dunia yang kembali terbelah oleh kepentingan besar, prinsip non-blok terasa semakin sunyi, hampir seperti suara yang tenggelam di antara hiruk-pikuk rivalitas global.
Namun justru di situlah nilainya. Non-blok bukan tentang berada di luar dunia, melainkan tentang menjaga jarak agar tidak kehilangan arah.
Ia menuntut keteguhan batin dan kedewasaan politik, sebab memilih tidak berpihak berarti siap berjalan tanpa pegangan, tanpa janji perlindungan, selain keyakinan pada kekuatan sendiri.
Makna Sejati Politik Bebas Aktif
Bagi Indonesia, politik bebas aktif tidak pernah dimaksudkan sebagai sikap bersembunyi dari dunia. Ia lahir dari kesadaran tentang harga diri bangsa yang baru merdeka —bahwa kemerdekaan sejati hanya mungkin jika keputusan diambil dengan kehendak sendiri.
Bebas berarti tidak tunduk pada kehendak asing, sementara aktif berarti hadir dalam pergaulan dunia tanpa kehilangan suara.
Di sana, politik luar negeri bukan sekadar urusan negara, melainkan cermin cara bangsa besar ini memandang dirinya sendiri.
Kesadaran itulah yang menemukan momentumnya di Bandung, pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika bukan hanya peristiwa diplomatik, melainkan pertemuan batin bangsa-bangsa yang lama dibungkam sejarah.
Mereka datang membawa luka kolonial, tetapi juga harapan untuk tidak lagi menjadi alat dalam pertarungan kekuatan besar.
Dari Bandung itulah gagasan non-blok tumbuh perlahan, bukan sebagai benteng perlindungan, melainkan sebagai ikhtiar menjaga jarak dari dunia yang tengah terbelah.
Dari sinilah pula Bung Karno tidak pernah memanjakan dirinya dengan ilusi keamanan. Ia tahu bahwa memilih tidak berpihak berarti menanggung sepi.
Non-blok, bagi Bung Karno, bukan zona nyaman, melainkan ruang sunyi yang menuntut keteguhan. Ia memerlukan kekuatan moral agar tidak tergoda, kekuatan politik agar tidak ditekan, dan kekuatan material agar tidak mudah dilupakan.
Tanpa itu semua, kebebasan hanya akan menjadi kata yang indah, tetapi rapuh. Di titik inilah pernyataan Presiden Prabowo hari ini menemukan resonansinya.
Ketika ia berbicara tentang dunia yang tidak selalu menolong, ia seakan mengulang peringatan lama dengan bahasa yang lebih tembak langsung.
Kini, ketika dunia kembali retak oleh rivalitas kekuatan besar dan konflik yang terbuka, politik bebas aktif kembali diuji bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai laku kebudayaan.
Ia menuntut kedewasaan untuk menerima bahwa dunia tidak selalu ramah, sekaligus keberanian untuk tetap hadir tanpa larut.
Dalam ketegasan pilihan itu, tersimpan harapan mendalam bahwa Indonesia masih mampu berjalan di antara badai zaman —tanpa kehilangan arah, dan tanpa menyerahkan martabatnya.
Gerakan Non-Blok di Era Terpolarisasi
Gerakan Non-Blok lahir dari dunia yang terbelah tegas, ketika garis-garis ideologi ditarik lurus dan keras. Namun, dunia hari ini bergerak dengan cara yang lebih rumit.
Polarisasi tidak lagi hitam-putih, melainkan berlapis, cair, dan sering kali saling bertumpang tindih.
Meski demikian, satu hal tidak pernah berubah: negara-negara besar tetap bergerak mengikuti kepentingannya sendiri, bukan oleh seruan moral atau ingatan sejarah.
Dalam dunia semacam ini, non-blok bukanlah posisi yang sunyi dari tekanan. Justru sebaliknya, ia sering berada di titik paling rawan, di mana tarikan kepentingan datang dari berbagai arah.
Negara yang memilih tidak berpihak harus siap menghadapi bujukan, ancaman, dan godaan sekaligus. Ia dituntut memiliki kejernihan sikap, agar tidak terombang-ambing oleh arus yang berubah-ubah.
Ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa dalam situasi ekstrem tidak ada jaminan bantuan dari siapa pun, ia sedang mengingatkan kita pada kenyataan yang kerap dilupakan.
Bantuan internasional hampir selalu datang bersama syarat dan kepentingan. Kesadaran inilah yang juga hidup dalam pemikiran Bung Karno, bahwa menggantungkan nasib bangsa pada kekuatan lain adalah bentuk kerapuhan yang terselubung.
Karena itu, Gerakan Non-Blok tidak cukup dipahami sebagai simbol solidaritas masa lalu. Ia harus dibaca ulang sebagai ruang untuk meneguhkan kedaulatan bersama, tempat negara-negara yang enggan tunduk membangun daya tawar kolektif.
Tanpa kekuatan nasional yang nyata, non-blok akan berhenti sebagai sikap moral yang elok, tetapi mudah diabaikan.
Dari itu non-blok adalah pilihan yang menuntut kedewasaan. Ia bukan jalan aman, bukan pula jalan pintas menuju perlindungan.
Ia adalah jalan panjang yang penuh tanggung jawab, yang menuntut kesiapan untuk berdiri sendiri sekaligus kebijaksanaan untuk tetap berelasi.
Dalam pilihan ini, bangsa diuji: apakah ia benar-benar siap memikul konsekuensi dari kebebasan yang dipilihnya.
Konsep berdikari—berdiri di atas kaki sendiri— lahir bukan dari ruang teori, melainkan dari pengalaman panjang dijajah dan dikhianati oleh janji-janji yang tak pernah sungguh ditepati.
Bagi Bung Karno, berdikari adalah kesadaran pahit sekaligus pembebasan: bahwa bangsa yang menggantungkan hidupnya pada belas kasih kekuatan lain tidak akan pernah benar-benar merdeka.
Di balik kata itu tersimpan luka sejarah, tetapi juga tekad untuk tidak mengulanginya.
Berdikari karena itu, bukan sekadar urusan ekonomi atau slogan politik. Ia adalah cara pandang terhadap dunia. Ia mengajarkan kehati-hatian dalam percaya, sekaligus keberanian untuk mengandalkan diri sendiri.
Dalam bahasa kebudayaan, berdikari adalah laku batin bangsa yang memilih menanggung beban kebebasan, daripada hidup nyaman dalam ketergantungan yang menipu.
Hari ini, makna berdikari tentu tidak lagi sama seperti pada masa revolusi. Dunia telah berubah, dan tantangannya pun berlapis.
Berdikari kini mencakup kemampuan menjaga diri melalui kekuatan pertahanan yang memadai, memastikan pangan dan energi tidak mudah diputus, menguasai teknologi agar tidak selalu tertinggal, serta merawat kohesi sosial agar bangsa tidak rapuh dari dalam.
Semua itu adalah bentuk-bentuk baru dari kaki yang harus dikuatkan, agar bangsa tetap dapat berdiri.
Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Prabowo bahwa “tidak akan ada yang bantu kita” menemukan maknanya. Ia bukan seruan untuk mencurigai dunia, melainkan pengingat agar kita tidak lengah.
Bahasa yang digunakannya mungkin lebih keras, tetapi pesannya sejalan dengan warisan lama: bahwa diplomasi hanya akan didengar jika disokong oleh kekuatan nyata di belakangnya.
Dengan begitu berdikari bukanlah penolakan terhadap kerja sama, melainkan syarat agar kerja sama berlangsung setara.
Ia menuntut kesabaran, kedisiplinan, dan kesediaan menunda kenyamanan demi kemandirian jangka panjang.
Dalam kemantapan sikap itu, tersimpan harapan mendalam bahwa bangsa ini masih mampu merawat martabatnya —bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan berdiri tegak di hadapannya, tanpa bersandar berlebihan pada siapa pun.
Geopolitik Dunia Tanpa Penolong
Di dunia yang kian keras dan transaksional, relasi antarnegara tidak lagi ditentukan oleh niat baik, melainkan oleh keseimbangan kepentingan dan kekuatan. Tata dunia bergerak menuju arena tanpa wasit, ketika prinsip kerap kalah oleh daya tawar dan kekuasaan.
Dalam situasi itu, tidak ada penolong yang benar-benar netral bagi Indonesia; setiap kerja sama membawa agenda, setiap janji perlindungan mengandung syarat.
Karena itu, penghormatan internasional tidak pernah hadir secara cuma-cuma, melainkan harus dibangun melalui kapasitas nasional, konsistensi sikap, dan kejelasan arah geopolitik.
Indonesia dihadapkan pada pilihan mendasar: larut sebagai objek arus global, atau berdiri tegak sebagai subjek yang menentukan nasibnya sendiri.
Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis sekaligus rawan. Terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, di jalur perdagangan dunia, serta berada di tengah rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, Indonesia menjadi ruang kontestasi pengaruh global.
Keunggulan geografis ini dapat berubah menjadi kerentanan apabila tidak dikelola dengan visi kebangsaan yang kokoh.
Dalam konteks itulah politik luar negeri bebas aktif menemukan relevansi strategisnya, bukan sebagai jargon normatif, melainkan sebagai strategi bertahan hidup agar Indonesia tidak terseret menjadi satelit kekuatan mana pun.
Maka makna bebas dalam politik luar negeri Indonesia hari ini adalah kebebasan menentukan kepentingan nasional tanpa tekanan blok global.
Sementara, aktif berarti keberanian untuk terlibat membentuk norma, menjaga keseimbangan kawasan, dan memperjuangkan keadilan internasional.
Bebas aktif bukan sikap netral yang pasif, melainkan kemampuan memainkan keseimbangan kekuatan secara cerdas dan bermartabat.
Kejernihan sikap ini hanya bermakna jika ditopang oleh kekuatan riil —sebab kebebasan tanpa daya, hanya akan melahirkan ketergantungan terselubung.
Karena itu, kemandirian nasional menjadi fondasi utama geopolitik Indonesia. Kekuatan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, ketahanan pangan dan energi, penguasaan teknologi strategis, serta ketangguhan pertahanan dan maritim bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan syarat kedaulatan.
Tanpa fondasi ini, Indonesia hanya akan tampak bebas dalam retorika, tetapi aktif dalam kepentingan pihak lain.
Politik bebas aktif justru menemukan makna terdalamnya ketika dunia tidak menyediakan penolong. Indonesia tidak dapat menggantungkan harapan pada aliansi permanen, melainkan pada persatuan nasional dan kejernihan kepemimpinan strategisnya sendiri.
Berdiri tegak di atas kekuatan sendiri memberi daya tahan, sementara sikap jernih memberi arah.
Di tengah dunia yang semakin keras dan transaksional, Indonesia dipanggil untuk membuktikan bahwa kepentingan nasional dan tanggung jawab global bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan satu visi kebangsaan: berdaulat dalam sikap, bermartabat dalam peran, dan relevan dalam perjuangan keadilan dunia.
Dari itu kejujuran geopolitik, betapapun pahit bunyinya, tidak pernah dimaksudkan sebagai ajakan untuk menarik diri dari dunia.
Bung Karno memahami hal itu dengan sangat baik. Ia justru menjadikan panggung internasional sebagai ruang perjuangan, tempat Indonesia hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai suara.
Di sana, berdikari tidak berarti menyendiri, melainkan menjaga agar keterlibatan dengan dunia tidak berubah menjadi ketergantungan yang melemahkan.
Dalam ingatan sejarah, Bung Karno membangun solidaritas lintas bangsa dengan bahasa simbolik dan keberanian politik.
Ia berbicara atas nama mereka yang lama terpinggirkan, menjadikan Indonesia bagian dari denyut zaman, bukan pinggiran sejarah.
Keaktifan itu menunjukkan bahwa kemandirian sejati tidak lahir dari sikap menutup diri, melainkan dari kemampuan berelasi tanpa kehilangan harga diri.
Dunia hari ini memang berbeda, tetapi logikanya tidak sepenuhnya berubah. Bantuan dan dukungan tidak selalu hadir dalam bentuk aliansi militer atau pakta pertahanan.
Ia bisa menjelma sebagai kerja sama strategis, kemitraan terbatas, forum multilateral, atau jejaring ekonomi yang saling menguatkan.
Semua itu dapat menjadi penopang posisi Indonesia, selama dijalankan dengan kesadaran akan batas dan kepentingan sendiri.
Di titik inilah politik luar negeri menjadi seni, bukan sekadar doktrin. Mandiri, tetapi tidak sendiri; bebas, tetapi tetap terhubung.
Kalimat-kalimat ini bukan kompromi, melainkan keseimbangan yang rapuh dan terus-menerus harus dirawat. Tanpa kejernihan, keterbukaan bisa berubah menjadi ketergantungan; tanpa keberanian, kemandirian bisa menjelma kesepian.
Maka pernyataan Presiden Prabowo layak dibaca sebagai alarm yang lembut, tapi tegas. Ia mengajak bangsa ini merenungkan kembali warisan bebas aktif, non-blok, dan berdikari—bukan sebagai mantra yang diulang, tetapi sebagai pilihan hidup berbangsa.
Di dunia yang kian keras dan transaksional, Indonesia hanya akan dihormati jika mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, sembari tetap hadir dengan sikap jernih untuk ikut membentuk dunia yang lebih adil.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
Former Rector of IPDN (2015–2018),
Former Director General of Socio-Political Affairs, Ministry of Home Affairs (1999–2001),
Former Governor of the National Resilience Institute (Lemhannas RI) (2001–2005).
Indonesian 
English