By: Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.

Editor: Dhania Puspa

Di era pemerintahan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan dimulai pada 20 Oktober 2024, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam hal pertahanan dan keamanan. Konteks global yang semakin kompleks, dengan krisis-krisis yang melanda berbagai belahan dunia, menuntut Indonesia untuk menyesuaikan strategi pertahanannya.

Fokus utama pemerin¬tahan baru ini tentulah, antara lain, memantapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna menghadapi ancaman dan ketidak¬pastian yang mungkin timbul di masa depan. Prabowo ¬Subianto, sebagai mantan jenderal dan Menteri Pertahanan, memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan dalam sektor pertahanan. Pengalaman luasnya dalam bidang ¬militer memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pertahanan yang strategis.

Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto karuan saja menekankan hal alutsista adalah modernisasi dan peningkatan kapabilitas alat perang. Hal ini guna memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki peralatan perang yang canggih, tetapi juga dapat mengoperasikannya secara efektif dalam berbagai situasi. Tambahan pula mengingat krisis global, seperti ketegangan geopolitik di Asia-Pasifik, konflik regional, dan ancaman dari terorisme internasional, memerlukan respons yang adaptif dan terintegrasi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran tentu saja memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya secara militer, tetapi juga membangun kapasitas diplomasi dan kerja sama internasional. Penguatan alutsista harus disertai dengan upaya untuk memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra, serta meningkatkan kemampuan intelijen dan deteksi dini terhadap ancaman.

Modernisasi alutsista bukan hanya tentang membeli peralatan terbaru, tetapi juga memastikan bahwa sistem pertahanan yang ada dapat beroperasi dengan sinergi yang baik. Pengembangan kapasitas manusia, pelatihan, dan strategi operasional yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa investasi dalam alutsista memberikan hasil yang optimal. Dengan latar belakang Prabowo yang kuat dalam militer, diharapkan pemerintahan ini dapat merancang strategi pertahanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di tengah krisis global yang tidak menentu, tantangan terbesar bagi pemerintahan ini adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk modernisasi alutsista dan tanggung jawab terhadap perekonomian nasional. Pengeluaran untuk pertahanan harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan bahwa sumber daya negara tidak hanya difokuskan pada kekuatan militer tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap pertahanan dunia, di mana ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, serta konflik regional, memberikan dampak langsung terhadap stabilitas dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia harus merumuskan kebijakan pertahanan yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan ini, dikenal dengan komitmennya untuk memperkuat kapasitas angkatan bersenjata Indonesia. Sebagai seorang mantan perwira tinggi dengan pengalaman luas dalam militer, Prabowo memiliki wawasan mendalam tentang kebutuhan modernisasi peralatan dan pengembangan kapasitas militer.

Kebijakan pertahanan yang dipromosikan oleh Prabowo kemungkinan akan fokus pada investasi dalam teknologi canggih, seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang terus berkembang. Modernisasi ini tidak hanya melibatkan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetapi juga peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang vital bagi efektivitas operasional.

Sistem pertahanan Indonesia, yang mencakup angkatan bersenjata, polisi, dan lembaga keamanan lainnya, harus diadaptasi untuk menghadapi tantangan ini dengan pendekatan yang terkoordinasi dan strategis. Modernisasi teknologi, seperti sistem deteksi dini, cyber defense, and ­intelligence analytics, merupakan aspek krusial untuk menjaga keamanan nasional di tengah ancaman yang semakin canggih. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan personel pertahanan juga sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas operasional.

Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan global dan dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, strategi pertahanan nasional Indonesia harus dikembangkan dengan pendekatan yang adaptif dan komprehensif. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Raka buming Raka, memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan strategi pertahanan nasional dengan perubahan-perubahan global yang terjadi.

Maka adaptasi terhadap ancaman yang berkembang, baik dari segi teknologi maupun geopolitik, menjadi kunci utama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dan pentingnya integrasi dan kolaborasi antara berbagai elemen pertahanan dan keamanan tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Dengan memadukan sumber daya dari berbagai cabang militer, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, strategi pertahanan yang diusulkan akan menjadi lebih kohesif dan efektif.

Integrasi ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman, mulai dari serangan siber hingga konflik regional, serta memastikan bahwa setiap elemen pertahanan berfungsi secara sinergis untuk melindungi negara. Bersamaan pula modernisasi merupakan aspek krusial dari kebijakan pertahanan yang diharapkan dari pemerintahan baru ini. Pengembangan teknologi canggih, seperti sistem pertahanan siber dan alutsista terbaru, akan memperkuat kapabilitas militer Indonesia.

Di samping itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan personel militer menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan dan efektivitas dalam menghadapi berbagai ancaman. Modernisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi global untuk menjaga keunggulan strategis.

Lantas kerjasama internasional juga memainkan peran penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Melalui aliansi strategis dan kemitraan dengan negara-negara sahabat, Indonesia dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan, teknologi, dan intelijen. Kerjasama ini tidak hanya memperluas jangkauan strategis Indonesia tetapi juga memperkuat posisi negara di panggung global dalam menghadapi ancaman bersama.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S. is the former Director ­General of ­Socio-Political Affairs of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, and the Governor ­ of the Indonesian National Lemhannas (2001-2005).