Pelantikan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, 20 Oktober 2024, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, sekaligus pula menandai tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai mantan Menteri Pertahanan yang berpengalaman dan memiliki visi tegas, Prabowo telah lama dikenal dengan pandangan strategisnya, salah satunya adalah visi Astha Cita.

Visi tersebut bukan hanya sebuah konsep abstrak, melainkan pilar utama dalam rencana Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi negara, terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Astha Cita berfokus pada pembangunan karakter danrevolusi mental, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan berintegritas.

Pentingnya Astha Cita dalam konteks pemberantasan korupsi, terlihat dari pendekatan holistik. Fokus utamanya bukan hanya pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan nilai-nilai moral di kalangan pejabat publik dan aparatur negara. Pembangunan karakter, yang merupakan salah satu pilar dalam Astha Cita, menjadi strategi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Dengan begitu tidak hanya terbatas pada pejabat publik, Astha Cita juga menargetkan seluruh lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan nilai-nilai integritas di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, universitas, hingga tempat kerja. Lebih jauh lagi, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas adalah kunci dalam memenangkan persaingan global di abad ke-21. Di era globalisasi ini, negara yang berhasil adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam kemampuan teknis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat.

Integritas, dalam konteks ini, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam tatanan dunia yang semakin kompleks dan penuh persaingan. Dengan memiliki aparatur negara yang bebas dari korupsi dan masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya integritas, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dan memainkan peran yang lebih besar di panggung internasional.

Langkah-langkah strategis ini membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia. Astha Cita tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan negara yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Prabowo, integritas dan kejujuran menjadi pilar utama dalam proses pembangunan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan fondasi ini, Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemajuan yang lebih cepat dan merata. Serta, menjadikan negara ini sebagai contoh bagi dunia dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan karakter bangsa. Pendekatan Prabowo dalam memberantas korupsi tidak hanya sebatas pada penegakan hukum yang ketat. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembangunan karakter bangsa melalui revolusi mental.

Ini berarti, perubahan pola pikir, etika kerja, dan moralitas masyarakat harus digalakkan. Korupsi tidak hanya masalah struktural, tetapi juga persoalan moral yang berkaitan dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang tertanam dalam budaya birokrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, Astha Cita dirancang untuk mengubah fondasi pemikiran kolektif bangsa Indonesia, khususnya dalam hal integritas dan transparansi.

Dalam upaya menerapkan revolusi mental, Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menempatkan prio¬ritas pada pembentukan kabinet yang diisi oleh para menteri dengan integritas tinggi. Prabowo menyadari bahwa pembangunan bangsa yang kuat tidak hanya membutuhkan individu yang ahli dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, para menteri yang akan di¬angkat dalam kabinetnya dipilih berdasarkan rekam jejak yang bersih, dengan harapan mereka dapat menjadi teladan dalam hal kejujuran dan etika kerja.

Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bukan hanya efisien, tetapi juga berintegritas. Lantaran itu dalam menjalankan tugas pemerintahan secara teknokratis, maka para menteri dalam kabinet Prabowo diharapkan mampu menjadi agen peru¬bahan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik, tetapi juga diharapkan dapat menularkan semangat antikorupsi ke seluruh birokrasi.

Presiden Prabowo menginginkan bahwa para pemimpin di kementerian dapat menciptakan budaya kerja yang menolak segala bentuk korupsi, suap, dan kolusi. Dengan cara ini, setiap lapisan birokrasi, dari tingkat atas hingga bawah, akan terdorong untuk bekerja dengan jujur dan transparan, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di setiap kementerian, reformasi birokrasi yang lebih luas akan lebih mudah terwujud.

Dari itu bahwa perubahan nyata hanya bisa terjadi, jika sistem pemerintahan yang ada dirombak secara mendasar, menciptakan mekanisme kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui kabinet yang dipimpin oleh individu-individu dengan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan, sehingga membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jadi secara keseluruhan bahwa dari sini perlunya Diklat Revolusi Mental pembangunan karakter bangsa dalam Astha Cita, tidak hanya ditujukan untuk aparatur negara, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika generasi mendatang memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan good governance menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Kementerian Dalam Negeri RI, dan Gubernur Lemhannas RI (2001-2005). Saat ini Ketua Tim Dewan Pakar BPIP RI.