The World Is Unsafe Without Greenland: A New Geopolitical Alarm for Indonesia - Center for Geopolitic and Geostrategic Studies

The international community was jolted when U.S. President Donald Trump declared, DUNIA internasional seketika tersentak ketika Presiden Donald Trump, berujar: “dunia tidak akan aman kecuali Amerika Serikat menguasai Greenland”. Omongan presiden AS itu, sebagaimana dikutip pers internasional, karuan saja menggemakan masa lalu yang selama ini dianggap telah terkubur. Ini lantaran bukan sekadar lontaran spontan seorang pemimpin populis, melainkan tanda bahwa arus sejarah berbelok kembali ke logika lama: siapa kuat, dia berhak.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, umat manusia bersepakat menulis babak baru —bahwa kedaulatan tidak boleh diganggu, bahwa wilayah bukan lagi barang rampasan, bahwa hukum internasional menjadi pagar moral peradaban. Tetapi, di balik lapisan es Greenland, tersimpan godaan purba yang tak pernah benar-benar mati: hasrat kekuatan besar memperluas pengaruhnya ketika kesempatan strategis terbuka.

Retakan pada dinding norma global ini, menjadi pertanda bahwa dunia kembali diuji oleh naluri lama kekuasaan. Maka Trump tidak berhenti pada keinginan membeli Greenland; ia mengiringinya dengan ancaman tarif ekonomi bagi negara-negara Eropa yang menolak rencananya. Diplomasi yang dahulu diselimuti bahasa konsensus, kini berubah menjadi kalkulasi tekanan.

Ketika Denmark disebut tidak mampu melindungi Greenland dari Rusia dan Tiongkok, narasi ancaman dibangun untuk melegitimasi dominasi. Inilah pola klasik geopolitik: rasa takut dijadikan alat untuk memperoleh kendali.

Dunia menyaksikan bagaimana tatanan yang dibangun atas kesepakatan, perlahan bergeser menuju tatanan yang dibentuk oleh paksaan. Jelaslah ini bagi tatanan global, adalah preseden berbahaya. Jika penguasaan wilayah dengan tekanan kembali dianggap wajar, maka hukum internasional yang selama ini menjadi sandaran negara-negara menengah dan kecil akan melemah.

Bagi Indonesia, gema perebutan Greenland terdengar hingga ke khatulistiwa. Perubahan geopolitik di Arktik bukan peristiwa jauh; ia menyentuh nadi kepentingan maritim Nusantara. Mencairnya es membuka jalur pelayaran utara yang berpotensi mengalihkan sebagian arus perdagangan Asia–Eropa dari Selat Malaka, salah satu urat nadi ekonomi Indonesia. Jika jalur dunia bergeser, maka posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim ikut dipertaruhkan.

Rivalitas Amerika, Rusia, dan Tiongkok di Arktik berpotensi memicu ketegangan global yang merambat ke Indo-Pasifik, kawasan tempat Indonesia berdiri sebagai jangkar stabilitas. Maka retaknya norma kedaulatan di Greenland adalah alarm dini bagi Indonesia: bahwa hukum internasional yang melindungi wilayah dan kedaulatan bangsa tidak boleh dibiarkan runtuh.

Kisah Greenland adalah cermin bagi masa depan tatanan dunia dan sekaligus pengingat bagi Indonesia. Dunia tidak menjadi tidak aman karena Amerika belum menguasai Greenland; dunia menjadi tidak aman ketika ambisi menguasai kembali dianggap sah.

Menentukan Masa Depan Dunia

Greenland bukan sekadar daratan berselimut es di ujung utara dunia. Ia adalah simpul strategis tempat denyut militer, ekonomi, dan perdagangan global bertemu dalam satu ruang sunyi yang selama ini luput dari perhatian. Terletak di jalur GIUK Gap—koridor antara Greenland, Islandia, dan Inggris—pulau ini menjadi gerbang utama Arktik menuju Atlantik Utara.

Dalam logika pertahanan modern, siapa pun yang menguasai Greenland memperoleh mata dan telinga yang mengawasi pergerakan kapal selam, armada laut, dan jalur udara lintas samudra. Di sanalah keseimbangan kekuatan maritim dunia dijaga, sekaligus dipertaruhkan.

Pesona Greenland juga tidak hanya terletak pada posisinya di peta pertahanan, melainkan pada perubahan iklim yang membuka takdir baru kawasan Arktik. Es yang mencair perlahan membuka Northern Sea Route, jalur pelayaran yang memangkas jarak Asia–Eropa hampir setengah dibanding rute tradisional melalui Selat Malaka dan Terusan Suez.

Sementara itu di bawah lapisan es yang tampak abadi, Greenland menyimpan kekayaan mineral tanah jarang, uranium, serta cadangan energi yang bernilai strategis. Dalam era transisi energi hijau dan industri digital, mineral tanah jarang adalah unsur kunci bagi baterai, turbin angin, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan modern.

Ketergantungan dunia pada pasokan China menjadikan cadangan Greenland sebagai rebutan baru dalam diplomasi sumber daya. Dengan demikian, perebutan Greenland bukan hanya soal wilayah, melainkan pertarungan atas masa depan teknologi dan kemandirian industri global.

Ketika kekuatan besar menyadari nilai Greenland, maka pulau es itu berubah dari ruang sunyi menjadi panggung perebutan pengaruh. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok kini menatap Arktik sebagai frontier baru kekuasaan. Di titik itulah, geopolitik kembali memperlihatkan wajah lamanya: wilayah strategis selalu mengundang kompetisi, dan kompetisi selalu mengandung potensi konflik.

Greenland menjadi simbol bagaimana alam, teknologi, dan ambisi manusia bertemu dalam satu pusaran kepentingan yang sulit dikendalikan.

Retaknya Solidaritas Barat

Di sisi lainnya, respon Eropa terhadap ambisi Trump memperlihatkan dilema besar dunia Barat, seolah sebuah rumah tua yang selama ini tampak kokoh kini mulai retak dari dalam. Denmark dan pemerintah Greenland menegaskan pulau itu tidak untuk dijual, sebuah pernyataan sederhana namun sarat makna tentang martabat kedaulatan. Uni Eropa mengecam ancaman tarif sebagai pemerasan ekonomi, sementara diskusi pengerahan pasukan NATO untuk memperkuat pertahanan Greenland mulai bergulir.

Ironisnya, aliansi militer yang selama puluhan tahun dipimpin Amerika Serikat kini justru bersiap menghadapi tekanan dari pemimpin terbesarnya sendiri. Dalam sunyi diplomasi, dunia menyaksikan bagaimana solidaritas lama diuji oleh ambisi baru. Situasi ini menandai pergeseran mendalam dalam arsitektur Barat.

Jika sebelumnya ancaman utama selalu dibayangkan datang dari luar—dari blok Timur, dari Rusia, atau dari kebangkitan Tiongkok—kini konflik kepentingan justru tumbuh di jantung aliansi itu sendiri. Ketika Trump menyatakan bahwa ia “tak lagi berkewajiban semata-mata memikirkan perdamaian”, Amerika seakan menanggalkan jubahnya sebagai penjaga tatanan liberal dan mengenakan baju baru sebagai aktor revisionis.

Dunia pun bertanya-tanya: apakah Barat masih satu tubuh, atau telah menjadi sekumpulan organ yang bergerak dengan naluri masing-masing?

Bagi Eropa, mempertahankan Greenland bukan hanya persoalan geografis, tetapi pertaruhan kredibilitas kedaulatan. Jika Denmark menyerah pada tekanan Amerika, maka pesan yang tersebar ke seluruh dunia sangat jelas: negara kecil dapat dipaksa menyerahkan wilayahnya kepada kekuatan besar. Jelaslah ini akan menciptakan preseden berbahaya yang meruntuhkan kepercayaan terhadap hukum internasional.

Sejarah mengajarkan bahwa ketika preseden semacam ini dibiarkan, maka kekuasaan akan selalu mencari korban berikutnya. Maka gema krisis ini tidak berhenti di Atlantik Utara. Ia merambat ke belahan dunia lain, termasuk Asia dan Pasifik.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, retaknya prinsip kedaulatan global adalah alarm keras. Selama ini, keamanan wilayah Indonesia dijaga bukan hanya oleh kekuatan militer nasional, tetapi juga oleh norma internasional yang melarang aneksasi paksa. Jika norma itu melemah, maka semua negara kepulauan, semua negara dengan wilayah strategis, berada dalam posisi rentan di hadapan ambisi kekuatan besar.

Di tengah pusaran itu, Indonesia diingatkan bahwa kedaulatan bukan hadiah abadi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kewaspadaan, diplomasi aktif, dan kekuatan nasional yang berakar pada persatuan. Sebab ketika pagar hukum dunia mulai renggang, hanya bangsa yang sadar akan posisinya dalam arus sejarah yang mampu bertahan di tengah badai geopolitik.

Rivalitas Tiga Raksasa Dunia

Greenland kini berdiri di jantung rivalitas segitiga Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, seperti sebuah pulau sunyi yang tiba-tiba menjadi pusat gravitasi kekuasaan dunia. Rusia telah lama menanamkan kepentingannya di Arktik, membangun pangkalan militer, armada pemecah es, serta sistem radar mutakhir sebagai sabuk pertahanan utara.

Sementara itu, Tiongkok—meski bukan negara Arktik—mendeklarasikan diri sebagai near-Arctic state dan merajut ambisinya melalui Polar Silk Road, jalur ekonomi yang menghubungkan Asia dengan Eropa melewati kutub utara.

Adapun Amerika Serikat membaca perkembangan tersebut sebagai tanda bahaya bagi dominasinya. Kehadiran Rusia yang kian agresif dan ekspansi ekonomi Tiongkok yang merambat hingga wilayah beku, mendorong Washington mencari pijakan strategis baru.

Di sinilah Greenland dipandang sebagai jalan pintas geopolitik—sebuah titik kendali yang mampu menyeimbangkan kekuatan dua rivalnya di utara. Maka Arktik yang dahulu menjadi laboratorium ilmiah dan kawasan kerja sama internasional, kini berubah menjadi papan catur tempat para raksasa dunia menyusun langkah-langkah taktisnya.

Ketika es mencair, konflik justru mengeras. Jalur pelayaran baru terbuka, sumber daya alam terkuak, dan ruang militer bertambah luas. Semua ini menciptakan frontier geopolitik yang sebelumnya tidak ada—ruang baru bagi persaingan kekuatan, ruang baru bagi ketegangan, dan mungkin ruang baru bagi konflik.

Di era ini, perubahan iklim bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga katalis geopolitik yang menggeser peta kekuasaan global. Alam dan ambisi manusia bertemu dalam satu pusaran yang sulit dikendalikan. Karena itu, pernyataan Trump tentang Greenland bukanlah letupan sesaat, melainkan refleksi dari pergeseran struktur kekuatan dunia yang tengah berlangsung.

Dunia sedang bergerak dari tatanan unipolar menuju kompetisi multipolar yang keras. Bagi Indonesia, perubahan ini adalah pengingat bahwa dinamika global tidak pernah benar-benar jauh. Rivalitas di Arktik dapat merambat ke Indo-Pasifik, mempengaruhi stabilitas jalur perdagangan, keamanan laut, dan keseimbangan kekuatan di kawasan.

Di tengah dunia yang kembali keras dan kompetitif, Indonesia dituntut membaca arah angin sejarah dengan jernih: memperkuat diplomasi bebas aktif, menjaga kedaulatan maritim, serta membangun kekuatan nasional yang tangguh. Sebab dalam geopolitik, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang mampu memahami perubahan sebelum ia datang.

Alarm bagi Indonesia: Diplomasi dan Kedaulatan

Dengan begitu, Indonesia harus menelisik bahwa perebutan Greenland bukanlah cerita jauh yang hanya bergema di kutub utara. Justru di sanalah alarm geopolitik berbunyi pelan namun jelas.

Selat Malaka selama ini menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, urat nadi yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, serta fondasi ekonomi maritim Nusantara. Namun ketika es Arktik mencair dan Northern Sea Route terbuka, sebagian arus perdagangan Asia–Eropa akan menemukan jalur baru yang lebih singkat.

Jika itu terjadi, nilai strategis Selat Malaka tidak lagi mutlak. Dan ketika jalur utama dunia bergeser, posisi Indonesia dalam rantai logistik global ikut diuji oleh perubahan zaman. Perubahan ini menuntut respons strategis yang tidak bisa ditunda. Indonesia harus mempercepat modernisasi pelabuhan, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan efisiensi logistik, dan memastikan keamanan maritim tetap terjaga.

Sebab dalam geopolitik perdagangan, lokasi geografis saja tidak cukup; daya saing infrastruktur dan tata kelola menjadi penentu utama. Namun tantangan ini bukan hanya soal pelabuhan dan kapal. Ia juga menyentuh jantung diplomasi. Di tengah dunia yang kembali terbelah oleh persaingan kekuatan besar, politik luar negeri bebas aktif Indonesia menemukan relevansinya kembali.

Bersamaan pula Indonesia harus konsisten memperjuangkan penghormatan terhadap kedaulatan, menolak aneksasi paksa, dan mendorong penyelesaian damai melalui forum multilateral seperti PBB. Prinsip non-blok yang diwariskan sejak Konferensi Asia-Afrika bukan sekadar romantisme sejarah, tetapi strategi bertahan dalam dunia yang semakin keras dan transaksional.

Maka isu mineral strategis Greenland menjadi pengingat bahwa perebutan sumber daya akan menjadi babak baru geopolitik global. Mineral tanah jarang, kini menjadi nadi teknologi modern, dari kendaraan listrik hingga sistem pertahanan. Ketergantungan global pada pasokan terbatas menciptakan kompetisi baru yang halus namun menentukan.

Indonesia, sebagai negara kaya sumber daya, harus memperkuat diplomasi ekonomi, memastikan akses pasokan global yang aman, sekaligus mengelola potensi mineral dalam negeri secara berdaulat dan berkelanjutan. Di sinilah sumber daya alam tidak lagi sekadar komoditas, tetapi instrumen kedaulatan ekonomi.

Greenland hanyalah pulau es di ujung utara dunia, tetapi dampak perebutannya merambat hingga ke perairan tropis Nusantara. Di antara mencairnya es kutub dan bergesernya jalur perdagangan, Indonesia dihadapkan pada ujian baru: apakah akan menjadi penonton perubahan, atau pelaku yang mampu menata strategi menghadapi dunia yang bergerak cepat.

Bagi Indonesia diperlukan kesiapan geostrategi pertahanan dan geopolitik, sehingga Tata Ruang Pertahanan jiwa bangsa yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum ombak besar menghantam pantainya.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
REKTOR IPDN 2015-2018, DIRJEN SOSPOL - DEPDAGRI RI 1999-2001, DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.