Prabowo Pastikan MBG Tak Kena Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan. Program andalan Presiden Prabowo ini tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemerintah.
Menyikapi gejolak dunia yang tengah terjadi, Pemerintah bersiap kembali melakukan efisiensi anggaran. Anggaran pada program-program yang kurang efektif dan bersifat seremonial akan dipotong. Namun, anggaran untuk MBG tidak akan diganggu.
Prabowo menerangkan, MBG merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Sasarannya anak-anak dan kelompok rentan. Ia menekankan, program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya akan bertahan (melanjutkan MBG) sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” tegas Prabowo, saat berdialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (24/3/2026).
Prabowo menilai, MBG sangat penting untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang masih ditemukan di berbagai daerah. Ia mengaku menyaksikan langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke desa-desa selama masa kampanye.
“Anak umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya lihat sendiri di lapangan," ucapnya.
Selain memberikan dampak sosial, kata Prabowo, MBG memiliki efek ekonomi yang luas. Program ini mampu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok bahan pangan.
"Saya yakin saya berada di jalan yang benar,” imbuhnya.
Kepala Negara memperkirakan, pada tahap puncak implementasi MBG, akan terdapat sekitar 30 ribu hingga 31 ribu dapur layanan di seluruh Indonesia. Jika setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, MBG berpotensi menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja.
Ia menambahkan, setiap dapur juga akan bekerja sama dengan sejumlah pemasok bahan pangan. Jika satu dapur melibatkan 5 hingga 10 vendor dan setiap vendor mempekerjakan sekitar 5 petani, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa bertambah hingga sekitar 1,5 juta orang lagi.
Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah pun telah melakukan langkah penertiban terhadap unit dapur yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.000 lebih dapur yang sudah kita tutup,” ungkap Prabowo.
Presiden juga memastikan, pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari upaya efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. "Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” jelas Ketua Umum Partai Gerindra.
Dari sisi realisasi, Kementerian Keuangan mencatat, MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat hingga 9 Maret 2026, dengan realisasi anggaran mencapai Rp 44 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penerima manfaat MBG dilayani oleh lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mayoritas penerima merupakan siswa sekolah dengan jumlah sekitar 50 juta orang. Kemudian, sekitar 10,5 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta sebagian kelompok lanjut usia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG akan memasuki fase perluasan layanan setelah Lebaran. "Tidak ada rencana penghentian seperti yang beredar,” tekan Dadan.
Ia menjelaskan, jumlah SPPG ditargetkan mencapai sekitar 25 ribu unit yang akan melayani lebih dari 61 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memastikan penyajian makanan kembali menggunakan menu segar sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. "Agar kualitas layanan semakin baik dan manfaat gizinya optimal bagi para penerima,” terang Dadan.
Mengenai efisiensi, Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. Di antaranya rencana penerapan kebijakan Work from Home (WFH) satu hari dalam sepekan.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk Work from Home satu hari dalam lima hari kerja,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan lain di lingkungan pemerintahan, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat tinggi negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan ekonomi global.
"Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengefisienkan diri. Presiden telah mengimbau agar langkah efisiensi dimulai dari kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
adalah Pemerhati Geopolitik, dan Geostrategi, serta Manajemen Pemerintahan.
Indonesian 
English