Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jadwal dan aturan kampanye telah diatur secara detail dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan peraturan tersebut, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.

Dengan demikian kampanye pemilu merupakan bagian integral dari proses demokrasi dalam sebuah negara. Peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat independen, serta pihak-pihak yang ditunjuk oleh mereka, terlibat aktif dalam upaya meyakinkan pemilih. Tujuan utama kampanye ini adalah memenangkan dukungan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.

Maka kampanye pemilu yang dijalankan dengan damai, mutlak dilakukan. Sehubungan dengan ini karena kampanye damai menjadi unsur krusial dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar, dan tanpa konflik yang merugikan. Peserta pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan komunikasi dan interaksi dengan pemilih dan pesaing politik, agar dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai demokrasi dan menghindari kekerasan.

Oleh karena itu kampanye damai mencakup prinsip-prinsip seperti dialog terbuka antara peserta pemilu, menghindari retorika yang menghasut kebencian atau memicu konflik, serta menekankan pentingnya penyelesaian perbedaan pendapat melalui jalur demokratis. Pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye pemilu perlu bekerja sama untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi proses pemilihan, di mana pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan objektif.

Kampanye damai juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, tanpa ada tekanan atau intimidasi. Masyarakat memiliki hak untuk mendengarkan berbagai pandangan dan memilih berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Kampanye yang dijalankan dengan damai menciptakan lingkungan di mana berbagai suara dapat didengar tanpa takut terhadap represi atau kekerasan. Inisiatif-inisiatif seperti debat publik, forum diskusi, dan pertemuan terbuka dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peserta pemilu dan mempromosikan dialog yang konstruktif.

Maka kampanye damai tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemilu, tetapi juga mendukung nilai-nilai dasar demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Kampanye yang dijalankan dengan damai memperkuat esensi demokrasi dengan memberikan pemilih kesempatan untuk memahami secara mendalam pilihan mereka.

Pentingnya kampanye damai juga tercermin dalam proses pemilihan pemimpin, yang akhirnya mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat. Dengan adanya kompetisi pemilu yang sehat, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dan, memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Lantas seiring dengan kampanye damai, penting bagi peserta pemilu untuk berkomitmen pada etika politik yang tinggi. Etika politik yang baik mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghormati hak lawan politik, dan menolak segala bentuk kecurangan. Peserta pemilu yang mengutamakan etika, selalu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan membantu memelihara integritas demokrasi.

Melalui kampanye damai dan pemilihan pemimpin yang demokratis, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengarahkan arah masa depan negara. Proses ini membuka pintu bagi inovasi, pembaharuan, dan pengembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, kampanye damai, demokrasi, dan pemilihan pemimpin saling terkait. Hal ini memainkan peran utama dalam membangun masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Dari itu penting bagi semua pihak yang terlibat baik peserta pemilu maupun masyarakat untuk memelihara semangat kampanye damai, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, maka dapat memastikan bahwa pemilihan pemimpin tidak hanya berlangsung secara adil, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Melalui keterlibatan dan partisipasi yang positif, kita dapat bersama-sama merangkul masa depan yang lebih baik, di mana pemimpin yang terpilih mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Maka dari sini muncullah pemimpin beretika yang memegang peran kunci dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan negara. Etika kepemimpinan yang mencakup aspek-aspek seperti integritas, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab terpresentasikan dengan baik. Lantaran pemimpin yang beretika bertanggung jawab tidak hanya terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Pemimpin beretika juga menonjolkan kemampuan untuk mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Mereka mempromosikan dialog terbuka, dan mendengarkan pandangan yang berbeda dengan penuh hormat. Dalam kampanye pemilu, peserta pemilu yang mampu membangun jembatan antara kelompok yang berbeda dan mengedepankan persatuan, akan menciptakan iklim politik yang lebih positif.

Pemimpin beretika pun menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Mereka memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berusaha menciptakan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi sebanyak mungkin orang. Peserta pemilu yang menonjolkan visi dan program kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan lebih mungkin mendapatkan dukungan yang kuat dalam kampanye mereka.

Kemudian pada akhirnya, kampanye pemilu yang dijalankan dengan damai, didukung oleh pemimpin beretika, tentulah krusial dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Inisiatif kampanye yang berfokus pada penawaran visi, misi, dan program dengan etika tinggi, pada gilirannya menciptakan lingkungan politik yang sehat, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat.

(Prof. DR. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MSI, adalah mantan Dirjen Sospol Depdagri RI, Rektor IPDN, Gubernur Lemhannas RI, dan saat ini Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.)