Tata kelola manajemen pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada berbagai tantangan besar, terutama dalam menciptakan sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dapat diterima, diterapkan, dan disesuaikan dengan kondisi lokal di daerah.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi memerlukan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada prinsip umum, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada di setiap wilayah. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh hambatan geografi atau sosial yang ada di daerah.

Untuk itu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Sinergi ini sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan optimal. Adakalanya hal ini terdapat ketimpangan antara kapasitas, sumber daya, dan pemahaman tentang kebijakan di antara kedua belah pihak.

Beberapa daerah mungkin memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur, anggaran, atau kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pusat secara efektif. Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus memfokuskan perhatian pada penguatan kapasitas Pemda. Serta, menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih baik agar setiap kebijakan yang diterapkan di daerah dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pemerintahan Prabowo juga akan menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran. Program-program besar yang direncanakan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk mengurangi masalah gizi buruk di seluruh Indonesia, memerlukan pengelolaan anggaran yang sangat cermat.

Pengelolaan anggaran yang efisien sangat penting dalam menjalankan program-program besar seperti MBG. Keberhasilan implementasi MBG memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemda, serta pengelolaan dana yang tepat guna untuk memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran.

Pendekatan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memodernisasi birokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat digunakan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal tanpa pemborosan. Dengan begitu, pengelolaan anggaran yang efisien dan implementasi program-program seperti MBG harus diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, akuntabilitas di tingkat Pemda juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Demikian pula halnya terhadap pengelolaan hubungan politik di tingkat daerah juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Rivalitas politik antar partai, atau kelompok, di daerah sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan nasional yang membutuhkan kerjasama lintas sektor dan antar partai. Sebagai seorang pemimpin dengan latar belakang yang kuat dalam dunia militer dan politik, Presiden Prabowo diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang mendukung kerjasama antara Pemda dan pemerintah pusat.

Membangun konsensus politik yang inklusif di tingkat daerah menjadi penting, hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Melalui komunikasi yang intensif dan dialog yang konstruktif, Presiden Prabowo diharapkan dapat mengurangi ketegangan politik yang mungkin terjadi dan memperkuat kerjasama antara semua pihak.

Pada saat yang sama, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo diharapkan akan menghormati kebijakan yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya. Sikap ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta stabilitas pemerintahan. Meskipun Presiden Prabowo mungkin akan membawa perubahan dalam beberapa aspek, penghormatan terhadap kebijakan yang telah ada dapat memperkuat integrasi antara kebijakan pusat dan daerah –sekaligus memberikan kepercayaan kepada Pemda bahwa perubahan kebijakan tidak selalu berarti kebingungan, tetapi sebuah kesempatan untuk beradaptasi dengan arah yang lebih baik.

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas birokrasi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Program MBG, dengan segala kebutuhan anggaran dan sumber daya yang besar, juga harus diimbangi dengan pelatihan bagi pejabat daerah untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran dengan bijak.

Peningkatan kapasitas ini akan mendukung pencapaian tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekaligus program tata kelola manajemen pemerintahan harus dapat membumi melibatkan keterkaitan perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi termasuk sosialisasi kepada para Kepala Desa, Kepala Kampung, Lurah, dan perangkatnya perlu diikutsertakan. Hal ini untuk memastikan pula bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kearifan lokal, tanpa mengobarkan tujuan bersama.

Maka Sinergi yang terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dan Pemda, serta pengelolaan anggaran yang efisien, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari itu pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan stabilitas politik, tidak hanya penguatan partai yang berkoalisi juga ada kekuatan besar yang harus diperhatikan, yakni: masyarakat.

Juga penguatan terhadap kekuatan sosial sebagai lapisan masyarakat yang harus dirangkul dengan pendekatan pragmatis, tegas, dan harmonis. Dengan begitu keseimbangan kehidupan seluruh lapisan masyarakat berpotensi membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih maju, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk MBG, dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
Adalah anggota Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan.