Strategi Pengelolaan Stabilitas Fiskal Pemerintahan Daerah
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Vladivostok, Rusia, pada 3 September 2026 kembali menegaskan satu garis penting politik luar negeri Indonesia: tetap nonblok, tidak bergabung dengan aliansi militer mana pun, tetapi terbuka membangun hubungan dan kerja sama dengan semua negara. Penegasan tersebut disampaikan ketika Presiden menjadi tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum ke-11.
Dalam lanskap dunia yang semakin dipenuhi persaingan kekuatan besar, pernyataan itu bukan sekadar pesan diplomatik. Ia merupakan penegasan bahwa Indonesia ingin tetap menjadi subjek dalam percaturan dunia, bukan objek yang hanya mengikuti kehendak kekuatan lain. Pilihan ini memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 dan kelahiran Gerakan Non-Blok, Indonesia menempatkan kemerdekaan dan kedaulatan sebagai dasar dalam menentukan sikap internasional.
Politik luar negeri bebas-aktif bukan berarti Indonesia menjauh dari dunia, apalagi bersikap pasif. Bebas berarti Indonesia tidak mengikatkan diri kepada blok kekuatan tertentu, sedangkan aktif berarti Indonesia hadir memperjuangkan perdamaian, keadilan internasional, serta kepentingan nasional. Dalam pengertian itu, nonblok bukan sekadar posisi diplomatik, melainkan manifestasi dari amanat kemerdekaan.
Dunia hari ini kembali menghadapkan Indonesia pada ujian yang tidak sederhana. Kompetisi Amerika Serikat dan China semakin kuat, Rusia tetap mempunyai pengaruh strategis, sementara India, Jepang, Uni Eropa, Australia dan berbagai kekuatan regional terus memperluas kepentingannya. Tata dunia bergerak menuju multipolaritas, tetapi multipolaritas tidak otomatis berarti dunia semakin damai. Karena itu, keputusan Indonesia untuk tidak bergabung dengan aliansi militer tertentu justru memberikan ruang gerak strategis yang lebih luas.
Indonesia dapat membangun hubungan dengan Amerika Serikat tanpa harus bermusuhan dengan Rusia. Indonesia dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan China tanpa harus menjauh dari Jepang, India atau Eropa. Hubungan pertahanan dengan satu negara tidak harus diterjemahkan sebagai keberpihakan kepada blok tertentu. Diplomasi Indonesia harus mampu memisahkan kepentingan nasional dari tekanan geopolitik agar setiap hubungan internasional tetap berada dalam koridor kedaulatan.
Di sinilah Asta Cita memperoleh relevansi strategis. Asta Cita tidak seharusnya hanya dibaca sebagai agenda pembangunan domestik, melainkan sebagai fondasi geopolitik Indonesia. Politik luar negeri yang bebas-aktif membutuhkan negara yang kuat dari dalam. Asta Cita pertama menempatkan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar pemerintahan. Ini penting karena politik luar negeri Indonesia tidak boleh kehilangan identitas.
Pancasila merupakan kompas yang membedakan politik bebas-aktif Indonesia dari politik keseimbangan kekuatan semata. Indonesia dapat bersahabat dengan siapa pun, tetapi tidak boleh kehilangan prinsip. Diplomasi harus mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi permusyawaratan, serta keadilan sosial.
Asta Cita juga menuntut penguatan pertahanan dan keamanan nasional. Politik nonblok akan kehilangan daya tawar apabila tidak disertai kemampuan mempertahankan kedaulatan.
Indonesia tidak perlu membangun kekuatan militer untuk mengancam negara lain, tetapi harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mencegah siapa pun meremehkan kepentingan nasional. Kekuatan pertahanan yang mandiri menjadi penyangga diplomasi bebas-aktif.
Hal yang sama berlaku dalam bidang ekonomi. Kemandirian bukan berarti menutup pintu terhadap investasi asing. Indonesia tetap membutuhkan investasi, perdagangan dan teknologi global. Namun, keterbukaan harus diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional. Investasi harus menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional dan meningkatkan kemampuan teknologi.
Kemandirian pangan dan energi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap konflik dan gangguan rantai pasok, pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi. Keduanya merupakan instrumen kedaulatan. Negara yang tidak mampu menjamin kebutuhan pokok rakyatnya akan lebih mudah mengalami tekanan eksternal. Karena itu, pembangunan pertanian, perikanan, energi terbarukan, infrastruktur, industri pengolahan dan distribusi nasional harus ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan negara.
Asta Cita harus diterjemahkan menjadi agenda memperbesar kemampuan bangsa untuk menciptakan, mengembangkan dan menguasai teknologi strategis. Kerja sama internasional harus menghasilkan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas nasional, bukan ketergantungan permanen. Prinsip tersebut merupakan modal diplomasi yang sangat penting.
Karena itu, diplomasi bebas-aktif harus bergerak dari diplomasi reaktif menuju diplomasi strategis. Indonesia tidak perlu ikut dalam setiap pertarungan geopolitik. Tidak setiap konflik harus memaksa Indonesia memilih kubu. Tetapi Indonesia juga tidak boleh diam apabila perdamaian, hukum internasional dan keadilan dunia terancam. Prinsip bebas-aktif justru memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjadi jembatan dialog ketika negara-negara lain terjebak dalam ketegangan.
Asta Cita juga mempunyai dimensi pemerintahan. Politik luar negeri yang bebas-aktif membutuhkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan memiliki legitimasi kuat. Korupsi, konflik kepentingan, lemahnya tata kelola dan ketimpangan sosial dapat menggerus daya tawar Indonesia dari dalam. Sebuah negara mungkin memiliki wilayah luas dan sumber daya melimpah, tetapi apabila institusinya lemah, maka kekuatan tersebut mudah berubah menjadi kerentanan.
Indonesia juga membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus geopolitik. Indonesia Raya tidak dibangun hanya dengan gedung, jalan dan kawasan industri, tetapi juga dengan manusia yang mempunyai pengetahuan, karakter, kreativitas dan rasa kebangsaan. Dalam konteks inilah Asta Cita menjadi jembatan antara pembangunan manusia dan kekuatan negara. Indonesia Raya tidak cukup dibangun dengan kebanggaan atas sejarah, tetapi melalui kemampuan menentukan masa depan sendiri.
Indonesia juga membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus geopolitik. Indonesia Raya tidak dibangun hanya dengan gedung, jalan dan kawasan industri, tetapi juga dengan manusia yang mempunyai pengetahuan, karakter, kreativitas dan rasa kebangsaan.
Dengan Pancasila sebagai kompas, kepentingan nasional sebagai orientasi, dan kerja sama global sebagai ruang perjuangan, Indonesia dapat berdiri tegak di tengah perubahan dunia: tidak menjadi satelit kekuatan mana pun, tetapi menjadi bangsa yang mampu memperbanyak sahabat, menjaga kedaulatan, dan ikut menentukan arah tata dunia menuju perdamaian, keadilan, serta kemakmuran.
Itulah jalan menuju Indonesia Raya: bebas dalam menentukan sikap, aktif dalam membangun perdamaian, mandiri dalam membangun kekuatan, dan terbuka dalam menjalin persahabatan dengan seluruh dunia.
Ermaya Suradinata, dalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005)
Indonesian 
English