Indonesia Mendapat Pengakuan Dunia Setelah Kemerdekaan sebagai Salah Satu Pendiri Konferensi Bandung - Pusat Studi Geopolitik dan Geostrategis

Kemerdekaan Indone­sia pada 17 Agustus 1945 me­rupa­kan pembebasan politik dari kolonialisme, lantaran ke­merdekaan tidak otomatis melahirkan kehormatan. Sebuah bangsa dapat merdeka secara hukum, memiliki bendera sen­diri, pemerintahan sendiri, dan wilayah yang diakui, tetapi tetap menjadi penonton dalam percaturan dunia apabila tidak ­memiliki gagasan, keberanian, dan kemampuan untuk ­menentukan arah sejarahnya sendiri.

Karena itu, makna kemerde­kaan Indonesia sesungguhnya tidak berhenti pada Proklamasi. Kemerdekaan harus dibuktikan melalui kemampuan bangsa mempertahankan kedaulatan, membangun keadilan, men­cipta­kan kemakmuran, sekali­gus menghadirkan martabat Indonesia di tengah perubahan tata dunia.

Dalam tataran inilah, pe­ringa­tan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026, menjadi momentum penting untuk kembali bertanya: apakah kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa telah benar-benar menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur?

Tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan ­Makmur” yang mengiringi puncak ­peringatan melalui upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, bukan sekadar slogan seremonial. Melainkan pula menjadi ukuran tentang seberapa jauh cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan dalam posisi Indonesia di dunia.

Sepuluh tahun setelah Pro­klamasi, Indonesia memberikan jawaban penting terhadap per­soalan kehormatan ­bangsa melalui Konferensi Asia-­Afrika (KAA) di Bandung pada 18–24 April 1955. Di tengah ­dunia yang terbelah oleh ­Perang ­Dingin, ­Indonesia tampil ­bukan sebagai negara baru yang meminta belas kasihan atau sekadar ­mencari tempat dalam percaturan ­internasional.

Indonesia justru membuka ­ruang bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk berbicara ­dengan suara sendiri. ­Bandung menjadi momentum ketika bangsa-bangsa yang selama berabad-abad mengalami kolo­nialisme menegaskan bahwa kemerdekaan bukan pem­berian dari kekuatan besar, me­lainkan hak yang melekat pada setiap bangsa untuk menentukan ­nasibnya sendiri.

Karena itu, KAA tidak dapat dipahami hanya sebagai ke­berhasilan diplomasi Indonesia. Ia merupakan pernyataan politik dan moral bahwa bangsa-­bangsa yang baru merdeka ­memiliki hak yang sama untuk ikut menentukan masa depan dunia. Di ­tengah persaingan dua blok besar, Indonesia me­nunjukkan bahwa dunia tidak harus selalu ditentukan oleh mereka yang memiliki senjata paling ­banyak, ekonomi ­paling besar, atau ­pengaruh ­politik paling luas.

KAA Bandung juga mem­per­lihatkan bahwa ke­hormatan sebuah bangsa dibangun dari ­keberanian menawarkan ­gagasan. Para pendiri KAA mem­baca zaman dengan tajam. Perdana Menteri Ali Sas­troa­mi­­djojo ­mengusulkan gagasan kon­­fe­rensi Asia-Afrika dalam Kon­­­ferensi Kolombo 1954, ke­­­mu­dian ­gagasan tersebut di­ma­­tangkan melalui Konfe­rensi Bogor. ­Presiden Ir. ­Soekarno memberikan ­energi politik dan visi antikolonial yang kuat, sementara Roeslan ­Abdulgani ­bersama para ­di­­plomat ­Indonesia bekerja me­nerjemahkan gagasan besar itu menjadi forum inter­nasional yang konkret.

Mereka tidak sekadar menye­lenggarakan sebuah konferensi. Mereka sedang menguji per­tanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah bangsa yang baru saja keluar dari kolonialisme harus menerima dunia sebagaimana dibentuk oleh ke­kuatan-kekuatan besar, atau memiliki hak untuk ikut membentuk ­tatanan dunia yang baru? ­Bandung memberikan ­jawaban yang tegas bahwa bangsa-­bangsa yang pernah dijajah tidak ­boleh selamanya menjadi objek ­sejarah.

Dari sinilah kemerdekaan Indonesia memperoleh makna yang lebih dalam. Merdeka ­bukan sekadar terbebas dari penjajahan secara formal, melainkan memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa kehi­langan identitas dan kepentingan ­nasional. Indonesia tidak memilih untuk menyerahkan kebebasan politiknya kepada salah satu kekuatan besar yang sedang bertarung dalam Perang Dingin.

Kekuatan moral Bandung kemudian menemukan bentuk yang lebih konkret melalui Dasasila Bandung. Prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan inte­gritas wilayah, per­samaan derajat, hak me­nen­tukan nasib sendiri, penolakan terhadap agresi, serta penye­le­­saian ­sengketa secara ­damai menunjukkan bahwa Indonesia tidak datang ke ­panggung dunia hanya untuk meminta pengakuan. ­Indonesia datang membawa nilai.

Karena itu, kehormatan Indo­nesia pada masa tersebut bukan semata-mata karena Bung Karno berdiri di hadapan para pemimpin Asia-Afrika, melainkan karena Indonesia mampu ­mengubah pengalaman kolonialnya menjadi gagasan universal tentang keadilan dan perdamaian. Indonesia memahami bahwa bangsa yang pernah dijajah tidak boleh ­mengulang praktik penjajahan dalam ­bentuk apa pun. Kemerdekaan harus menjadi dasar untuk meng­hormati kemerdekaan bangsa lain.

Kemudian kini, delapan dekade setelah Proklamasi, per­tanyaan yang lebih ­penting ­justru diarahkan kepada ge­ne­rasi sekarang. Apakah semangat Bandung masih hidup dalam cara Indonesia menja­lankan kemerdekaannya? Apa­kah kedaulatan telah menjadi kenya­taan dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, teknologi, pangan, energi, wila­yah laut, dan ruang strategis nasional? Apakah keadilan telah dirasa­kan secara merata oleh masyarakat, atau masih terdapat kesenjangan yang membuat sebagian rakyat menikmati kemajuan sementara sebagian lainnya tertinggal?

Pertanyaan-pertanyaan ter­­sebut penting karena kemer­dekaan tidak boleh berubah ­menjadi romantisme sejarah yang hanya dirayakan ­setiap bulan Agustus. Bendera merah putih yang berkibar harus mengingatkan, bahwa tugas ­kemerdekaan belum ­selesai ­ketika masih terdapat ketim­pangan, ke­ter­gantungan, ­lemahnya daya ­saing, dan kerentanan terhadap tekanan eksternal.

Dalam dunia yang kembali mengalami rivalitas kekuatan besar, perang dagang, konflik geopolitik, perlombaan tek­no­logi, perebutan sumber daya, serta perubahan rantai pasok global, semangat ­Bandung ­justru semakin relevan. Indo­ne­sia tidak boleh kembali terjebak dalam posisi sebagai objek yang hanya mengikuti arus keputusan kekuatan besar. Kedaulatan pada abad ke-21 tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mem­pertahankan wilayah ­secara fisik.

Kehormatan Indonesia lahir ketika kemerdekaan diterje­mahkan menjadi keberanian untuk berpikir dan bertindak sebagai bangsa yang berdaulat. Karena itu, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 seharusnya tidak berhenti pada upacara di Istana Merdeka, pengibaran bendera, dan berbagai seremoni kebangsaan.

Momentum tersebut ­harus menjadi refleksi nasional ­mengenai apakah kita masih ­memiliki keberanian ­moral ­seperti para pendiri KAA ­Bandung. Sebab, bangsa yang hanya mewarisi kemerdekaan tanpa mewarisi keberanian para pendirinya akan kehi­langan makna kemerdekaan itu sendiri. ­Tantangan gene­rasi sekarang adalah me­mastikan bahwa ­kehormatan itu tidak menjadi fosil sejarah, melainkan terus hidup dalam me­wujudkan ­Indonesia Raya yang benar-benar ber­daulat, kokoh kemandirian ­ekonominya, dan makmur dalam keadilan ­sosial.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati ­Geopolitik, dan Geostrategi, serta ­Manajemen Pemerintahan. Dan Alumni US FACOM (sekarang INDO-PASIFIK) Tahun 2002.