Dari Sudut Pandang Geopolitik: Pengembangan Jakarta sebagai Perwujudan Kemerdekaan Indonesia - Pusat Studi Geopolitik dan Geostrategis

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah alutsista, luas wilayah, atau kemampuan diplomatiknya. Ketahanan nasional justru berawal dari kemampuan pemerintah menjaga kehidupan domestik tetap stabil ketika dunia di luar sedang bergejolak.

Krisis energi, perang, fragmen­tasi ekonomi global, kompetisi Amerika Serikat dan China, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kota-kota besar. Jakarta adalah salah satu titik pertama tempat guncangan tersebut terasa.

Dari itu, kepemimpinan gubernur tidak boleh dipandang semata sebagai urusan mengelola transportasi, banjir, sampah, perizinan, atau tata ruang. Di tangan gubernur, terdapat salah satu simpul penting ke­tahanan nasional. Kepemimpinan ­Pramono Anung menjadi relevan karena pendekatan taktis dan pragmatis, yang dikembangkannya berupaya menjadikan stabilitas sosial dan ekonomi Jakarta sebagai benteng awal untuk meredam guncangan yang berasal dari luar.

Ukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kemampuan Jakarta mempertahankan fondasi ekonominya. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tercatat tumbuh 5,52 persen dan ­memberikan kontribusi sekitar Rp 1.050,02 triliun terhadap perekonomian nasional. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik pembangunan. Di baliknya terdapat aktivitas jutaan manusia, dunia usaha, perdagangan, jasa keuangan, industri kreatif, teknologi, serta jaringan ekonomi yang menghubungkan Jakarta dengan berbagai wilayah Indonesia dan dunia.

Oleh karenanya Jakarta tidak boleh menjadi etalase kemajuan yang menyembunyikan kesenjangan di balik gedung-gedung pencakar langit. Maka kepemimpinan daerah harus memiliki keberanian untuk melihat pembangunan dari perspektif manusia. Diplomasi inklusif yang merangkul berbagai kelompok sosial, termasuk tokoh agama dan kekuatan masyarakat sipil, menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial.

Di sinilah pembangunan ­Jakarta dapat ditempatkan dalam gagasan yang lebih besar tentang menunaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa tidak memperjuangkan kemerdekaan agar Indonesia sekadar berganti penguasa, melainkan agar bangsa ini memiliki kemampuan menentukan masa depannya sendiri. Maka, membangun Jakarta berarti membangun salah satu instrumen kemandirian nasional.

Jakarta harus menjadi tempat bertemunya modal, teknologi, pengetahuan, kebudayaan, dan inovasi tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Di sinilah pula konsep pembangunan harus dibebaskan dari jebakan pembangunan fisik semata. Infrastruktur memang penting, tetapi manusianya jauh lebih penting. Transportasi modern tidak akan berarti jika mobilitas warga miskin semakin tersisih. Investasi asing tidak otomatis menjadi kemajuan apabila tidak menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Digitalisasi tidak menjadi kemajuan apabila memperlebar kesenjangan.

Perspektif geopolitik membuat hal-hal tersebut semakin penting. Jakarta adalah salah satu wajah Indonesia ketika investor, diplomat, pelaku bisnis, akademisi, wisatawan, dan masyarakat internasional berinteraksi dengan negeri ini. Stabilitas Jakarta akan mempengaruhi persepsi mengenai stabilitas Indonesia.

Kota yang tertib, aman, produktif, inklusif, dan memiliki tata kelola yang kredibel akan memperkuat kepercayaan inter­nasional. Sebaliknya, konflik sosial yang membesar, ketidak­pastian kebijakan, kemacetan struktural, ketimpangan ekstrem, atau krisis pelayanan publik dapat menjadi sinyal kelemahan negara.

Dengan demikian, gubernur Jakarta sesungguhnya berada pada salah satu posisi ­strategis dalam arsitektur ketahanan nasio­nal. Ia memang bukan pengambil keputusan politik luar negeri, tetapi kebijakannya dapat memperkuat atau melemahkan fondasi domestik yang menopang politik luar negeri Indonesia.

Kepemimpinan Pramono ­Anung perlu dilihat bukan ­hanya dari seberapa banyak program pemerintah daerah yang dapat diselesaikan, melainkan dari kemampuan membangun Jakarta sebagai ruang strategis bagi ketahanan Indonesia. Kepemim­pinan yang taktis harus berpijak pada visi jangka ­panjang; ­pragmatisme harus tetap memiliki kompas moral; dan modernisasi kota harus berjalan seiring ­dengan keadilan sosial.

Kemerdekaan, dengan demi­kian, menemukan salah satu bentuk konkretnya di jalan-jalan Jakarta, di stasiun MRT, di pusat-pusat ekonomi, di ­kampung-kampung warga, di ­ruang publik, di sekolah, di ­pasar, dan di kantor-kantor pemerintahan. Merdeka ber­arti rakyat memiliki kesempatan hidup bermartabat; negara memiliki kemampuan menentukan kebijakannya sendiri; dan kota memiliki kapasitas untuk melindungi warganya dari gun­cangan zaman.

Maka membangun DKI ­Jakarta bukan sekadar membangun sebuah megapolitan. Ia adalah bagian dari ikhtiar menunaikan janji kemerdekaan. Jika Jakarta mampu menjadi kota yang kuat secara ekonomi, tangguh secara sosial, modern secara teknologi, adil dalam pembangunan, dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, maka Jakarta bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia. Ia dapat menjadi salah satu jangkar yang menjaga Indonesia tetap berdaulat di tengah gelombang geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.

Di situlah kepemimpinan dari kader PDI Perjuangan, Pramono Anung, memberi isyarat kepada kepemimpinan daerah lainnya bahwa mengurus kota dengan visi dan kesadaran, sesungguhnya, adalah ketahanan Nasional sebuah bangsa, untuk Indonesia Raya.

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati ­Geopolitik, dan Geostrategi, serta ­Manajemen Pemerintahan. Dan Alumni US FACOM (sekarang INDO-PASIFIK) Tahun 2002.